PIKIRAN RAKYAT - Perdana Menteri Prayuth Chan o Cha mengatakan dia tidak terganggu oleh ancaman Facebook untuk menuntut pemerintah karena memblokir akses ke akun yang dianggap memfitnah monarki.
Prayuth sejak itu mendesak raksasa teknologi itu untuk mematuhi hukum Thailand.
Laporan di Bangkok Post mengatakan Prayuth menanggapi ancaman hukum Facebook, dengan mengatakan semua pihak harus mematuhi hukum Thailand.
Baca Juga: 10 Buah yang Cepat Turunkan Berat Badan, Cocok Dikonsumsi saat Diet
Dia merujuk ke halaman Facebook Royalist Marketplace, yang dioperasikan oleh Pavin Chachaval-pongpun dan halaman Facebook Somsak Jeamteerasakul - , keduanya berisi masalah sensitif terkait monarki.
Somsak adalah mantan dosen Thammasat, yang kini tinggal di pengasingan di Prancis setelah melarikan diri dari tuduhan lese majeste di Thailand.
Pavin, sementara itu, bekerja sebagai dosen universitas di Jepang, dan juga dicari karena pelanggaran lese majeste.
Baca Juga: Mulai Tegaskan Sanksi Bagi Pelanggar Tak Pakai Masker, Wali Kota Banjar: Tidak Ada Bayar Denda
"Anda tahu siapa dan di mana orang-orang ini? Apakah mereka bertanggung jawab atas kerusakan negara kita? Apa pun yang terjadi di Thailand, mereka sama sekali tidak terpengaruh. Masalahnya ada di Thailand," kata Prayuth, seperti dilansir AFP.
"Semua tindakan terhadap halaman yang melanggar mematuhi hukum Thailand. Saya tidak menggunakan kekuatan diktator. Tindakan ini berdasarkan perintah pengadilan. Kami mengonfirmasi bahwa kami bertindak sesuai dengan hukum Thailand."