PIKIRAN RAKYAT - Anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan interupsi dan walk out dari Rapat Paripurna DPRD pada Jumat 26 November 2021. Anggota DPRD PSI Christian Julianto menyatakan kekecewaannya terhadap postur RAPBD 2022 yang tidak berpihak pada rakyat.
"PSI sudah mengikuti pembahasan dan penyusunan APBD dari tahun ke tahun, dan kami tidak menemukan ada visi kota yang jelas. Arah pembangunan Kota Bandung tidak jelas dan Bandung seperti kota auto-pilot," kata Christian saat diwawancarai di lokasi.
PSI menilai komposisi dan prioritas RAPBD 2022 tidak proporsional. Tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung.
"Permasalahan besar Kota Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijakan-kebijakan wali kota selama ini," kata anggota dewan termuda di Kota Bandung tersebut.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 27 November 2021: Aries, Taurus, dan Gemini, Perubahan akan Terjadi di Tempat Kerja
Christian juga menambahkan bahwa anggaran belanja modal yang hanya Rp626 miliar atau hanya sebesar 9,41% di APBD 2022 itu masih jauh dari angka idealnya yaitu 30-40% dari APBD. Khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya sebesar Rp 112,9 miliar atau 1,69% dari total APBD.
"Tanya saja ke warga Kota Bandung, apakah terasa ada pembangunan signifikan beberapa tahun terakhir ini? Yang ada kota kita semakin semrawut dan tidak terurus. Taman-taman dan infrastruktur fisik kita kondisinya menurun dan tidak sebaik dulu lagi, jauh dibanding zaman wali kota sebelumnya," ucapnya.
PSI menilai tidak ada inovasi dan gebrakan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan data BPS 2020, jumlah penduduk miskin bertambah 15.000 orang dan tingkat kedalaman kemiskinan juga naik dari 0,53 menjadi 0,61 di tahun 2020.
Baca Juga: Unggahan Atta Halilintar Buat Aurel Hermansyah dan Krisdayanti Kembali Bersitegang, Kenapa?
Christian juga mengkritisi anggaran untuk belanja pegawai dan juga kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar 20 juta Rupiah di tahun 2022 ini. "Bandingkan dengan belanja pegawai yang sangat besar dan semakin naik dari tahun ke tahun. Uang APBD habis untuk belanja pegawai saja, tidak terasa untuk masyarakat," katanya.