/photo/2019/12/25/2676665591.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Alokasi anggaran dengan judul Kegiatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam dokumen APBD 2020 Kota Bandung tercantum Rp 642.566.600. Angka itu lebih kecil daripada alokasi anggaran koordinasi penyelenggaraan car free day beserta car free night sepanjang 2020 yang juga tercantum di dalam dokumen tersebut, yakni Rp 1,4 miliar.
Kepala Pusat Penilitian (Puslit) Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto mengemukakan beberapa saran perihal pilihan strategi pencehahan dan mitigasi bencana di tengah ketersediaan anggaran yang ada.
Untuk Kota Bandung yang saat ini fungsi penanggulan bencana berada di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar-PB), dapat berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lain untuk menyusun program bersama.
"Misal, Diskar-PB berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga mengadakan kegiatan lomba lari. Rute lomba bisa mengimplementasikan jalur evakuasi gempa, banjir, atau ancaman bencana lainnya. Bukan hanya peserta lomba, latihan beserta sosialisasi jalur evakuasi secara tidak langsung tersebut turut menjangkau elemen masyarakat lain, di antaranya pedagang asongan dan warga sekitar lintasan rute lomba. Diskar-PB dapat menerapkan model serupa untuk mengadakan bentuk kegiatan lain," tutur Eko.
Baca Juga: Ternyata Bukan Ular, Hewan yang Paling Banyak Dievakuasi Petugas di Kota Bandung Selama 2019
Eko menyebut, angka alokasi anggaran bukan faktor utama yang mempengaruhi tingkat keberhasilan upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Organisasi perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana dapat memaksimalkan alokasi anggaran yang ada dengan menjalankan strategi inovatif.
"Angka alokasi anggaran besar, bukan jaminan pencegahan dan mitigasi bencana berjalan secara efektif. Kecakapan aparatur memilih strategi jitu merupakan faktor lebih penting daripada ketersediaan anggaran. Faktor lain yang juga penting, tiap-tiap organisasi perangkat daerah mesti menjalankan langkah pencegahan dan mitigasi bencana sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing," kata Eko.
Diksar-PB Kota Bandung, ucap Eko, juga dapat meminta izin ke tiap-tiap pengurus masjid dan tempat ibadah non-Muslim guna menempelkan pengumuman berisi ajakan agar waspada risiko bencana. Isi ajakan menyesuaikan dengan pengurangan risiko jenis bencana yang terdapat di area setempat.
Baca Juga: Gratis, Bayern Muenchen Dapatkan Kiper Alexander Nuebel dari Schalke 04