PIKIRAN RAKYAT - Klaim Tiongkok atas perairan Natuna membuat hubungan antara Tiongkok dan Indonesia sedikit menegang. Sejumlah pihak pun memastikan bahwa wilayah tersebut masuk teritorial Indonesia. Ketua Fraksi PKS yang juga anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini salah satunya.
Kepada wartawan, Sabtu, 4 Januari 2019, Jazuli menegaskan Indonesia memiliki hak berdaulat atas Wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia. Untuk itu negara manapun harus menghormati kedaulatan NKRI termasuk Tiongkok.
"Natuna kedaulatan NKRI. Titik! Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. Klaim Cina atas Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Tidak perlu ada negosiasi dan kompromi," kata Jazuli.
Baca Juga: Terima Bantuan Banjir Rp 1 Miliar, Bupati Bekasi: Terima Kasih
Menurut Jazuli, protes keras yang dilayangkan Menteri Luar Negeri dengan memanggil Dubes Tiongkok dan mengirim Nota Diplomatik langsung ke Pemerintah Tiongkok di Beijing pun sangat tepat. Dia menyebut, yang perlu ditekankan adalah bukan Indonesia yang mencari masalah, tapi setiap bentuk pelanggaran batas wilayah atas kedaulatan NKRI punya konsekuensi serius.
"Penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan Cina dan penerobosan yang dilakukan Coast Guard Cina itu ilegal, melanggar hukum internasional, termasuk Keputusan SCS Tribunal 2016 yang telah mematahkan klaim unilateral Cina. Jika protes keras RI tidak digubris Cina, Pemerintah RI harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas, dan terukur yang akan diterima Cina," ucap Jazuli.
Menurut Jazuli Juwaini, Indonesia dan Tiongkok adalah dua negara bersahabat dan selama ini bekerja sama baik. Oleh karena itu Pemerintah Tiongkok jangan cari masalah dengan mengusik kedaulatan Indonesia.
"Sekali lagi bukan kita yang cari masalah. Kita inginnya bersahabat baik. Tapi kalau Cina cari masalah yang mengusik kedaulatan negara, kita akan jawab dengan tegas dengan seluruh cara, sarana, dan sumber daya," ujar dia.***