PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) bekerjasama dengan Polri menyalurkan bantuan 1.069 paket bantuan untuk pelaku pariwisata, hotel, restoran, ekonomi kreatif, dan UMKM Kota Cimahi. Bantuan diberikan sebagai dukungan Kemenparekraf kepada mereka ditengah menjalani masa pandemi corona virus disease (covid-19).
Bantuan diterima melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi. Penyaluran tahap pertama sebanyak 327 paket didistribusikan bekerjasama dengan Polres Cimahi.
Untuk tahap 2 sebanyak 742 paket didistribusikan oleh Disbudparpora Kota Cimahi.
Baca Juga: Tunda Penerapan New Normal, Kota Cimahi Masuki PSBB Tahap Ke-4
Kepala Disbudparpora Kota Cimahi Budi Raharja mengatakan, bantuan kepada pelaku pariwisata, hotel, restoran, ekonomi kreatif, dan UMKM Kota Cimahi diberikan sebagai bentuk perhatian kepada pelaku usaha di daerah terutama para pekerja yang terdampak Pandemi Covid-19. "Bantuan kerohiman berupa paket bahan makanan kepada para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif UMKM yang terdampak covid19," ujarnya.
Bantuan atas kerjasama kemenparekraf dan Polri, untuk pendistribusian di tingkat Provinsi Jabar melalui Disparbud Prov. Jabar dan Polda Jabar, serta di tingkat daerah didistribusikan oleh Polres Cimahi dibantu Pemerintah Kota Cimahi melalui Disbudparpora Kota Cimahi.
Bantuan disimpan di GOR Sangkuriang Jalan Sangkuriang Kota Cimahi dan disalurkan pada 28-29 Mei 2020. "Penerima bantuan kami undang untuk datang ke lokasi sesuai jadwal yang ditentukan dengan menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Baca Juga: Hendak Kabur dari Wabah Corona di Korea Utara, Pasangan Suami Istri Dieksekusi Regu Tembak
Mekanisme penjaringan calon penerima bantuan dilakukan secara bottom up. Komunitas atau asosiasi mengajukan melalui Pemkot Cimahi, diajukan ke Kemenparekraf melalui Disparbud Jabar. Hasil verifikasi disampaikan ke Pemkot Cimahi untuk verifikasi dan validasi, disampaikan kembali ke Pemprov Jabar. Dilanjutkan pencocokan dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan selanjutnya dikirim ke Kemenparekraf RI.
"Pendataan dilakukan sejak awal, kita juga bekerjasama dengan komunitas atau asosiasi untuk verifikasi-validasi memastikan nama penerima. Setelah rechecking, baru bantuan disalurkan," jelasnya.