PIKIRAN RAKYAT - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat mendesak pemerintah daerah berikan penjelasan terkait masih diberlakukannya penutupan pasar. Hingga saat ini, sejumlah pedagang pasar dipastikan merugi akibat penerapan kebijakan yang diterapkan pemerintah sejak tiga bulan terakhir ini.
Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mengungkapkan, keluhan para pedagang pasar ini terungkap saat pihaknya melakukan kunjungan lapangan ke Pasar Baru Kota Bandung. Pemantauan langsung ini sebagai tindak lanjut audiensi yang disampaikan Aliansi Pedagang Pasar se-Kota Bandung ke DPRD Jawa Barat.
Setelah menampung keluhan dan aspirasi para pedagang pasar ini, lanjut Rahmat, DPRD Jawa Barat segera mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti aspirasi para pedagang. Dalam upaya penanganan wabah Covid-19 ini, pihaknya pun mendorong pemerintah menangani dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 di Jawa Barat.
Baca Juga: Rasionalisasi Anggaran Pilkada 2020 Melihat Kemampuan APBD
“Kita tidak main-main. Kita serius mendorong aspirasi dari para pedagang yang ingin mengaktifkan kembali pasar. Tentunya dengan tetap mengikuti standar protokol kesehatan,” ungkap Rahmat di Bandung, Kamis 4 Juni 2020.
Rahmat mengungkapkan, upaya perbaikan stabilitas ekonomi sangat penting dilakukan pemerintah, selain penanganan dan penanggulangan penyebaran wabah Covid-19. Dia pun mengharapkan pemerintah daerah dapat mengkaji aspirasi para pedagang pasar ini.
Baca Juga: Bawaslu Minta Penyelenggara Hindari Potensi Pelanggaran Pilkada di Tengah Pandemi
“Setelah kami (DPRD Jawa Barat) memantau langsung ke lapangan di Pasar Baru, ada berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan para pedagang, salah satunya mengenai service charge listrik. Nah, soal service charge listrik ini apakah bisa dialokasikan subsidi dari gugus tugas (penanggulangan Covid-19 Jawa Barat) untuk stabilitas ekonomi? Ini nanti kita pasti dorong dan pasti kita bahas di rapat virtual yang akan datang dengan pemerintah daerah,” kata Rahmat.
Dalam kesempatan itu, Rahmat mengungkapkan, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk tim atau gugus tugas dalam hal penanganan dampak ekonomi. Hal itu diperlukan dalam rangka penguatan pasar domestik. Dengan demikian, tim itu harus mampu menggerakan sektor ekonomi.
Baca Juga: Bukan untuk Non-Perokok atau Anak-anak, Produk Tembakau Alternatif bagi Perokok yang Ingin Beralih