PIKIRAN RAKYAT - Gugatan buruh terhadap SK UMK Tahun 2020 Jawa Barat dikabulkan Pengadilan TUN Bandung.
"Alhamdulillah gugatan buruh di kabulkan diktum 7 huruf D PTUN memerintahkan Gubernur Jawa Barat demi hukum harus dicabut. Gugatan APINDO untuk merubah SK UMK Jabar 2020 menjadi SE UMK Jabar 2020 ditolak seluruhnya. Gugatan SP/SB untuk mencabut diktum 7 point D pada SK UMK Jabar 2020 dikabulkan,"ujar ketua SP LEM SPSI M Sidarta kepada Pikiran-rakyat.com, Rabu, 29 Juli 2020.
Baca Juga: Mediasi Buntu dan Tetap Dipasangi Pagar, Warga: Kami Diizinkan Keraton Kasepuhan Cirebon Kala Itu
Sebelumnya mereka bersama FSP TSK SPSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI yang tergabung dalam Keluarga Besar KSPSI Provinsi Jawa Barat dan SP/SB Provinsi Jawa Barat akan melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Kantor Gubernur Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020.
"Hasil sidang PTUN kami sampaikan ke kantor Gubernur Jawa Barat diterima Kadisnakertrans Jawa Barat yang didampingi Direktur Intelkam Polda Jawa Barat di Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat," kata dia.
Selanjutnya, kata dia, selain itu, SK UMSK Sukabumi, Indramayu, sudah di keluarkan SKnya. SK UMSK Depok dan Cianjur pun udah ditandatangani, tinggal menunggu disebarkan.
Baca Juga: Arturo Vidal Tersinggung James Rodriguez Disisihkan Real Madrid
SK UMSK Subang tinggal menunggu ditandatangani Gubernur dan SK UMSK Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Bogor masih dalam perbaikan.
Dari hasil aksi mereka pun RUU Cipta Kerja, TAPERA & kenaikan iuran BPJS akan dibuatkan rekomendasi.
"Demikian update hasil perjuangan hari Selasa 28 Juli 2020 di Bandung. Terima kasih atas do'a, peran dan daya juang kawan-kawan dan seluruh anggota, selamat untuk kita semua dan tetap rapatkan barisan, satukan kekuatan dan galang persatuan untuk menghadapi perjuangan lainnya yg lebih berat lagi yaitu menolak RUU Cipta Kerja yang jelas akan dipaksakan untuk memutus nadi kehidupan pekerja/buruh," ujar dia.