PIKIRAN RAKYAT – Manut perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal larangan thrifting alias pakaian bekas hasil impor, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung merencanakan pelatihan bagi para importir dan pedagang pakaian bekas.
Hal ini, kata Wali Kota Bandung Yana Mulyana akan menjadi solusi untuk menekan peningkatan impor pakaian bekas, sehingga kemudian perekonomian nasional dan lokal tidak tercederai.
Output yang disasar dari pelatihan-pelatihan tersebut nantinya adalah produksi barang lokal. Dengan demikian pelaku tidak lagi bergantung pada pakaian impor bekas yang dilarang Jokowi.
“Hal itu perlu dikoordinasikan dengan dinas terkait. Misalnya kita bisa latih mereka untuk memproduksi barang lokal sendiri. Nanti ini harus dikoordinasikan juga dengan dinas terkait dan pemerintah pusat,” kata Yana di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 18 Maret 2023.
Baca Juga: Dicari: Pejabat dan Abdi Negara Tukang Pamer
Yana mengaku akan sepenuhnya patuh pada ketentuan dan arahan dari Presiden RI Joko Widodo terkait bisnis thrifting yang tengah marak digandrungi di Tanah Air.
"Prinsip kita ikut regulasi dari pemerintah pusat karena memang banyak juga sentra pakaian bekas di Kota Bandung. Tapi kita akan menunggu tindak lanjutnya dari pemerintah pusat," ujar dia.
Artinya, pemerintah pusat bukan hanya bertanggung jawab atas regulasi dan kebijakan melainkan langkah solutif yang menyertainya. Menurut Yana, pelatihan kepada importir bisa jadi salah satu cara untuk menekan distribusi pakaian bekas impor.
Di keterangan lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung Eric M Atthauriq menilai, kebijakan Jokowi satu ini agak rumit dalam penerapannya.