/photo/2023/12/12/2800697295.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 di unit angkutan umum/angkutan kota (angkot) kini marak di Kota Cimahi. Sebagai kendaraan dengan mobilitas tinggi, pemasangan APK di angkot banyak dipilih karena dianggap efektif untuk sosialisasi peserta pemilu.
Kasi. Angkutan Dishub Kota Cimahi Chaeruddin Djoeharie mengatakan bahwa banyak angkot di Kota Cimahi kini terpasang APK Pemilu 2024 berupa stiker.
"Mudah terlihat di lapangan, nyaris semua angkot ada stiker APK-nya. Terutama dipasang di kaca belakang kendaraan," ujarnya pada Selasa 12 Desember 2023.
Menurut dia, banyaknya kendaraan yang dipasangi APK lebih marak pada pesta demokrasi tahun ini. "Bentuknya seperti kaca film. Fenomena ini setiap pemilu muncul, tapi sekarang terasa lebih semarak karena serentak ada Pemilu Legislatif dan pemilihan presiden," ucapnya.
Pengemudi dapat imbalan
Hasil penggalian informasi di lapangan, para pengemudi mengaku mendapat kontrak untuk pemasangan APK di kendaraan angkot. "Katanya mereka dikontrak pasang APK itu selama 3 bulan. Tentunya ada imbalan, mungkin langsung ke pemilik unit angkotnya," ucapnya.
Dishub Kota Cimahi menekankan potensi gangguan akibat pemasangan APK pada moda transportasi umum tersebut. Selain mengganggu jarak pandang baik ke dalam kendaraan maupun keluar kendaraan, juga bisa menganggu konsentrasi pengguna kendaraan lain yang ada di belakang.
"Kondisinya pemasangan APK tersebut kami nilai berpotensi membahayakan. Jarak pandang bisa terganggu, batas maksimum kaca film pada angkutan umum sebesar 30 persen sesuai aturan. Bisa juga memicu kejahatan di dalam angkot karena kacanya gelap. Belum lagi, pemasangan APK bergambar itu bisa mengganggu konsentrasi pengendara lain yang di belakang karena melihat gambar sehingga bisa memicu kecelakaan," katanya.
Perda pemasangan atribut APK
Akan tetapi, dari sisi aturan Pemkot Cimahi tidak memiliki perda khusus yang mengatur pemasangan atribut APK di unit kendaraan angkutan umum.
"Kami tidak bisa sembarangan menindak karena secara aturan tidak ada kewenangan, belum ada perda-nya," katanya.