/photo/2021/11/26/1158230720.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah mengandalkan sektor domestik sebagai pendorong pemulihan ekonomi pada tahun 2022. UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) menjadi penggerak utamanya.
Selain itu, Bantuan sosial (bansos) juga telah dianggarkan pada 2022 untuk upaya pemulihan masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa berbagai program telah diluncurkan untuk memulihkan ekonomi.
Selain dukungan untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial, kebijakan yang meringankan pelaku usaha juga dikeluarkan. Kebijakan ini dalam bentuk insentif.
Ia mencontohkan kebijakan insentif itu, seperti UMKM yang dibebaskan dari pajak. Pada 2022, cadangan juga dikatakannya sudah disiapkan.
Menurut dia, tahun depan, UMKM orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta tak dikenai pajak.
”Ini adalah bentuk dukungan konkret bagi UMKM,” katanya dalam diskusi Pertumbuhan Perekonomian RI 2022, Forum Merdeka Barat, Jakarta, baru-baru ini.
Ia mengatakan, pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui kebijakan atau implementasi di lapangan, baik itu bagi sektor swasta maupun masyarakat.
”RAPBN 2022 akan tetap fokus lagi pada dukungan kesehatan, perlindungan sosial, dan skema restrukturisasi, seperti pada SDM, UMKM, dan digital,” tuturnya.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi, Indra Darmawan, mengatakan bahwa tahun 2020 merupakan tahun survival dan 2021 adalah tahun pemulihan bagi Indonesia.
Sementara itu, tahun 2022 disebut-sebut sebagai tahun penyesuaian dengan new normal dengan penanganan pandemi sebagai tantangan utamanya. “Namun, saya melihat optimistis ke depan,” tuturnya.
Optimisme itu juga disebabkan capaian target investasi yang pada sembilan bulan pertama 2021 telah mencapai 73 persen dengan proporsi yang seimbang antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), serta seimbang pula antara wilayah Jawa dan di luar Jawa.
Sejauh ini, kata dia, realisasi investasi telah didukung pulihnya berbagai sektor, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Beberapa sektor tersebut, di antaranya konsumsi, telekomunikasi, transportasi, dan sektor lain yang mendukung realisasi investasi.
Menyoal target investasi tahun depan, Indra menjelaskan bahwa target investasi dinaikkan, dari Rp900 triliun tahun ini menjadi Rp1.200 triliun pada 2022.
Ia cukup optimistis, target tersebut akan dapat tercapai. Hal itu mengingat adanya berbagai peluang, termasuk perencanaan investasi yang telah terhitung, serta realisasi investasi yang selama ini tertunda.
Selain itu, terdapat tiga sektor lain yang akan didorong sebagai sektor tambahan yakni hilirisasi sumber daya alam, ekonomi hijau, serta ekonomi digital.
Dalam ekonomi digital tersebut, kata Indra, dibutuhkan peningkatan ekosistem, literasi, serta digitalisasi UMKM.
Bansos
Bansos menjadi titik tolak penting dalam pemulihan masyarakat pada 2022. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, Rp78,2 triliun pagu anggaran telah disiapkan untuk bansos tahun 2022. Dalam bansos itu, mencakup pula pelindungan sosial.
Ia mengatakan, pelindungan sosial mencakup cara mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan sehingga mendorong keluarga miskin lebih produktif.
Selain itu, pelindungan sosial juga diarahkan untuk pelibatan perbaikan infrastruktur di daerah tertinggal untuk memberikan layanan dasar.
Harry mengatakan, bansos dengan skema baru nantinya harus dapat digunakan untuk pemenuhan hidup layak, salah satunya tempat tinggal. Meski demikian, ia tak memungkiri, data menjadi isu penting hal pemberian bansos.
“Kemensos berupaya memperbaiki integritas data. Saat ini, masyarakat bisa mengecek bansos, bahkan bisa usul/sanggah saat data tidak sesuai,” ujarnya.
Menurut dia, data juga dilengkapi geo tagging untuk keluarga penerima bansos guna meminimalkan kesalahan.
Kemensos akan selalu berupaya memastikan bahwa orang-orang yang layak akan menerima bantuan.
Upaya perbaikan data, kata Harry, dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis digital juga daring ke publik sehingga dapat dipastikan integritas data valid dan reliable.
“Kemensos juga berkolaborasi dengan Ditjen Dukcapil untuk pemadanan data. Tidak hanya berdasar NIK, tetapi juga (nomor) KK. Dengan data berbasis sistem digital, masyarakat dapat terlibat untuk pantau kualitas data,” katanya.
Keluar dari Krisis?
Apakah pada 2022 Indonesia bisa keluar dari krisis akibat pandemi? Soal ini, ada dua pendapat kontras.
Di satu sisi, Indonesia dinilai bisa keluar dari krisis seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 secara signifikan. Namun, di sisi lainnya, Indonesia sulit keluar dari krisis kalau terus mengedepankan ekonomi.
Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi menilai, Indonesia sudah melalui masa krisis pandemi Covid-19. Pasalnya, kasus harian Covid-19 telah menurun signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
Penilaian itu juga ia bandingkan dengan kondisi Covid-19 sebelumnya yang sempat mencetak rekor tertinggi pada 15 Juli 2021 dengan 56.757 kasus.
”Kita sudah keluar dari krisis, mudah-mudahan kita tidak kembali pada krisis. Tinggal yang harus kita siapkan adalah adaptive recovery dan resiliensi dari sistem kesehatan,” katanya dalam diskusi virtual baru-baru ini.
Ia bahkan menilai, pandemi Covid-19 di Indonesia akan memasuki fase endemi apabila pada Natal dan tahun baru 2022 (Nataru) tidak ada lonjakan kasus yang terjadi di seluruh daerah.
”Kalau pada Januari tidak ada peningkatan kasus, kita masuk ke dalam kondisi new normal,” katanya.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 sekaligus Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro juga mengungkapkan optimismenya.
Dia mengajak seluruh masyarakat menjadikan tahun 2022 sebagai tahun terakhir Indonesia dalam masa pandemi.
Akan tetapi, untuk menuju ke sana, diperlukan beberapa upaya yang harus ditempuh. Selain disiplin menjalankan protokol kesehatan, masyarakat diminta mendukung percepatan vaksinasi dan ikut membantu menekan potensi munculnya gelombang ketiga Covid-19.
“Tunjukkan lagi kerja sama yang solid dan gotong royong yang kuat dan kekompakan tingkat tinggi untuk mencegah gelombang ketiga,” kata Reisa.
Menurut Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Penyelesaian Pandemi, dibutuhkan waktu setahun bagi Indonesia untuk keluar dari masa pandemi.
”Ada tiga fase dalam skenario pascapandemi. Dengan asumsi setiap fase membutuhkan tiga hingga empat bulan, dalam setahun, Indonesia sudah relatif bebas dari pandemi,” kata Sulfikar Amir, PhD, salah satu anggota Aliansi.
Ia mengatakan, aliansinya mengusulkan skenario pascapandemi sebagai jalan keluar dari masa pandemi.
Skenario itu merupakan kerja kolektif skala nasional yang dilakukan secara bertahap dengan target dan indikator yang jelas, terukur, dan objektif.
Terdapat tiga fase dalam skenario pascapandemi. Pertama, fase supression, dengan target utama menekan angka kasus dan kematian secara drastis dalam 3-4 bulan.
”Fase ini menerapkan strategi pull and push, yakni kombinasi pembatasan sosial dan pelacakan secara masif dan terpadu,” kata ilmuwan dari Nanyang Technological University itu.
Kedua, fase stabilization, dengan tujuan utama mengendalikan skala penularan pada tingkat tertentu dan mempersiapkan pembukaan aktivitas sosial ekonomi secara parsial, misalnya sekolah dan perkantoran.
”Pada fase kedua, ditekankan pengembangan teknik pengendalian risiko penularan virus corona, khususnya terkait sirkulasi udara yang diterapkan di sektor-sektor berisiko tinggi, misal pabrik, restoran, dan mal,” tuturnya.
Ketiga, fase normalization, ketika secara keseluruhan pandemi dapat terkendali dan masyarakat sudah bisa hidup secara normal.
Indikator utama fase ini adalah rata-rata tes positif di bawah 1 persen dan jumlah kasus harian di bawah 1.000.
Meski demikian, ada juga pandangan yang pesimistis. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman memprediksi, Indonesia bakal menjadi negara paling akhir yang keluar dari pandemi.
Hal itu lantaran kasus Covid-19 di Indonesia telah menyebar ke seluruh provinsi, apalagi strategi pengendalian pandemi masih belum agresif dan ideal.***