PIKIRAN RAKYAT – Direktur Eksekutif lembaga riset Indef, Enny Sri Hartati, mendesak pemerintah mengkaji ulang sistem kuota, dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH).
Ia menilai, sistem itu memungkinkan RIPH dikeluarkan berdasarkan tandatangan pejabat.
Meskipun di tengah wabah corona, upaya impor holtikultura jadi solusi alternatif. Sedangkan sistem tarif, lanjutnya, akan membuat iklim usaha yang kompetitif.
Enny juga mengatakan, pemerintah harus mengklarifikasi keberadaan isi sebuah pos elektronik yang beredar luas, terkait keluhan eksportir Australia atas sistem impor buah di Indonesia.
Enny mengatakan, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Pasalnya, Presiden pernah berkomitmen akan memberantas oligopoli apalagi monopoli.
“Kalau memang surat itu benar, saya menduga eksportir buah di Australia itu protes karena khawatir kelangsungan bisnisnya, karena WTO memang sangat ketat soal aturan-aturan, jadi memang pemerintah harus tindaklanjuti informasi ini,” ujarnya kepada Pikiran Rakyat melalui siaran pers, yang diterima Senin, 16 Maret 2020.
Baca Juga: Pelatih Persib Soroti Bobotoh dan Wasit, Ini Fakta yang Terjadi Usai Kalahkan PSS
Menurut Enny, hal ini menimbulkan persaingan yang sangat tidak sehat.
Ia menilai kejadian ini harus menjadi momen evaluasi sistem kuota yang dinilainya sangat berisiko terjadi moral hazzard.