PIKIRAN RAKYAT – Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah meningkatkan berbagai upaya untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan karena kondisi negaranya berada dalam kondisi tidak menguntungkan.
Perekonomian nasional Korea Utara memasuki masa suram akibat tertekan oleh pandemi Covid-19 dan dikhawatirkan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup rezim tersebut.
Negara otoriter itu baru-baru ini mengeluarkan undang-undang baru, termasuk tentang budaya asing dan telekomunikasi, serta telah melakukan eksekusi terkait pandemi.
Baca Juga: Lion Air JT-173 Tergelincir di Bandara Radin Inten II, Begini Kondisi Penumpang dan Awak Pesawat
Pengamat Pyongyang percaya langkah-langkah tersebut terutama ditujukan untuk menghentikan kemungkinan celah dalam mencari keuntungan oleh elit Korea Utara yang menjadi korban penurunan perdagangan lintas batas dengan China sejak pandemi dimulai.
Menurut Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada awal bulan ini, rezim Kim mengadakan rapat pleno presidium Majelis Rakyat Tertinggi untuk mengadopsi undang-undang baru seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com dari situs The Korea Time.
“Undang-undang tentang penolakan ideologi dan budaya reaksioner menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dengan pasti oleh semua lembaga, perusahaan, organisasi, dan warga negara dalam lebih memperkuat posisi ideologis, revolusioner, dan kelas kita dengan secara menyeluruh mencegah masuknya dan penyebaran ideologi anti-sosialis dan budaya. Dengan teguh mempertahankan ide, semangat dan budaya kami,” kata KCNA.
Baca Juga: Dokter Tirta Ungkap Alasan Menkes Terawan Enggan Muncul ke Publik
Undang-undang budaya asing disahkan beberapa minggu setelah pemimpin Korea Utara mengkritik praktik non-sosialis dalam organisasi pendidikan dan masyarakat selama pertemuan politbiro Partai Buruh Korea yang berkuasa pada 15 November silam.