PBB, (PR).- Korea Utara pada Rabu, 4 Desember 2019, memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa pihaknya akan menganggap diskusi apa pun soal situasi HAM di negara tersebut sebagai provokasi serius, dan Pyongyang akan meresponsnya secara tegas.
Duta Besar Korut untuk PBB, Kim Song menyampaikan peringatan tersebut melalui sebuah surat yang dilihat oleh Reuters. Para diplomat mengatakan, sejumlah anggota dari dewan beranggotakan 15 negara itu berencana meminta pertemuan tentang pelanggaran HAM di Korea Utara pada November ini.
Pemimpin Korut, Kim Jong Un dan Presiden AS, Donald Trump bertemu tiga kali sejak Juni tahun lalu dalam upaya menyelesaikan kesepakatan, yang AS harapkan dapat membuat Korut membongkar program rudal dan nuklir miliknya. Namun tidak ada progres yang dihasilkan dan Pyongyang malah meluncurkan serangkaian uji coba rudal balistik jarak dekat.
Seperti diketahui, Amerika Serikat menjadi presiden Dewan Keamanan selama Desember.
Baca Juga: TikTok Dituduh Mencuri Data dan Membocorkannya ke Tiongkok
Kim Song menuliskan bahwa setiap pertemuan tentang HAM akan menjadi tindakan yang bersekongkol dan memihak dengan kebijakan bermusuhan AS, yang malah mengacaukan ketimbang membantu meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan resolusi isu nuklir.
Sedikitnya sembilan anggota dewan harus mendukung permintaan pertemuan tersebut agar dapat terealisasi.
Korut berulang kali menangkis tuduhan pelanggaran HAM dan menyalahkan sanksi atas situasi kemanusiaan yang mengerikan. Pihaknya menuntut agar sanksi itu dihapus. Pyongyang berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistik miliknya.
"Jika Dewan Keamanan akan menekan melalui pertemuan tentang isu HAM DPRK, situasi di Semenanjung Korea akan berubah menjadi lebih parah lagi," bunyi surat tersebut dilansir kembali oleh Antara.***