PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengeluarkan laporan resmi terkait Praktik Hak Asasi Manusia di Indonesia. AS menyoroti dugaan pelanggaran HAM dalam PeduliLindungi, aplikasi yang digunakan untuk melacak penyebaran Covid-19.
Laporan AS bertajuk "Indonesia 2021 Human Rights Report" dirilis Kemenlu AS di laman resminya, 13 April 2022.
Dalam laporan tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengklaim petugas polisi Indonesia kadang-kadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal serta memantau panggilan telepon.
"Pemerintah (Indonesia) mengembangkan PeduliLindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus Covid-19. Peraturan pemerintah berusaha menghentikan penyebaran virus dengan mengharuskan individu memasuki ruang publik seperti mal melalui check-in menggunakan aplikasi," demikian laporan tersebut di laman id.usembassy.gov, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com, Jumat, 15 April 2022.
Aplikasi PeduliLindungi dianggap menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu.
Kemenlu AS menyebutkan LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah Indonesia.
Seperti diketahui, aplikasi PeduliLindungi menjadi kewajiban warga Indonesia jika ingin memasuki tempat-tempat umum tertentu. Melalui aplikasi ini, pengguna juga dapat melihat sertifikat vaksin tanpa perlu membawanya secara fisik.
Tanggapan Kemenkes RI
Juru bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi memberi tanggapan terkait tuduhan AS dugaan pelanggaran HAM di PeduliLindungi. Ia menyebut tuduhan yang dilontarkan AS tidak memiliki dasar.