PIKIRAN RAKYAT - Israel penjajah menanggapi Mahkamah Internasional atau Pengadilan Tinggi PBB (ICJ) tentang seruan menghentikan operasi militer di Rafah, Palestina. Mereka dengan jumawa menolak permintaan dari ICJ seraya mengklaim bahwa kemiliterannya tidak berisiko menghancurkan penduduk sipil Palestina.
Israel, bahkan bersikeras meyakini bahwa operasi militernya selalu sejalan dengan hukum internasional yang tidak berdampak pada kondisi kehidupan sipil Palestina.
"Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah yang dapat menimbulkan kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian," kata Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi dalam pernyataan
ICJ juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka penyeberangan Rafah antara Mesir dan Gaza, setelah ditutup awal bulan ini saat dimulainya serangan terhadap kota tersebut.
Sebagai tanggapan, Israel mengeklaim telah mengeluarkan izin penyeberangan Rafah dan memastikan kelompok teror tidak lagi berkeliaran bebas.
"Israel akan terus mengizinkan penyeberangan Rafah tetap terbuka untuk masuknya bantuan kemanusiaan dari sisi perbatasan Mesir, dan akan mencegah kelompok teror mengendalikan jalur tersebut," tambah pernyataan Israel.
Keputusan Lengkap ICJ tentang Operasi Militer Israel
ICJ merilis pengumuman seruan tentang operasi militer Israel di Rafah, Palestina. Keputusannya bersifat final dan mengikat, meski memang masih tidak memiliki kewenangan penegakan hukum terhadap negara yang semena-mena terhadap nyawa warga sipil itu.
Berikut keputusan lengkap ICJ tentang seruan kepada Israel agar menghentikan operasi militernya.
"Israel harus segera menghentikan serangan militernya dan tindakan lain apa pun di Wilayah Kegubernuran Rafah yang dapat menimbulkan kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian.
"Israel harus menjaga penyeberangan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan bantuan tanpa hambatan dalam skala yang diperlukan untuk menyediakan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan karena upaya Israel untuk mengurangi risiko warga sipil atau dengan menyediakan makanan, air atau tempat berlindung yang diperlukan tidaklah cukup.