CIKARANG (PR)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyetujui pengajuan anggaran Rp 11 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa (serentak) 2020.
Anggaran digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan di 16 desa serta biaya pengamanan TNI dan Polri.
“Sudah sesuai dengan pembahasan yang dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tahun depan ada 16 desa tinggal bagaimana nanti tahapannya dapat segera dimulai,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, Minggu 8 Desember 2019.
Baca Juga: Jelang Borneo FC vs Persib Bandung, Robert Alberts Waspadai Keputusan Kontroversi Wasit
Meski pemilihan dalam lingkup desa, namun Pilkades menjadi pesta politik lokal yang dinantikan. Ani mengatakan, pihaknya kerap dimintai kejelasan mengenai penyelenggaraan pilkades.
“Banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang menanyakan terkait Pilkades ke Komisi I. Memang jadwalnya digelar tahun depan, namun mengenai teknisnya menjadi kewenangan DPMD seperti apa,” ucap dia.
Diungkapkan dia, terkait anggaran yang diajukan tersebut terbagi dari tiga jenis. Dari Rp 11 miliar tersebut, sebanyak Rp 5,8 miliar dialokasikan untuk penyelenggaraan baik di tingkat panitia kabupaten hingga panitia pemilihan di desa serta panitia pengawasnya.
Baca Juga: Tren Kuliner 2020, Makanan Sehat Akan Makin Digandrungi Sampai Tahun Depan
” Lalu ada bantuan hibah untuk keamanan Rp 2,7 miliar buat pihak Kepolisian, dan sekitar Rp 2,3 miliar untuk Kodim. Totalnya kurang lebih Rp11 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 2020,” ucapnya.