PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengkaji wilayah-wilayah yang dinilai tepat sebagai pusat perkantoran pemerintah provinsi Jabar ke depan. Sempat mencuat beberapa wilayah seperti kawasan Walini Kabupaten Bandung Barat, Tegalluar Kabupaten Bandung dan Kertajati Majalengka.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar Dicky Saromi mengatakan, terkait rencana pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Jawa Barat pihaknya baru sampai tahap mengerucutkan tiga nama daerah yang menjadi kandidat pusat perkantoran pemerintah provinsi Jawa Barat. Tiga wilayah tersebut yaitu di Cileungsi Kabupaten Bogor, Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat dan Kertajati Majalengka.
Dari ketiga wilayah tersebut, Kertajati disebut-sebut memiliki nilai yang paling tinggi dari tiga indikator penilaian.
Baca Juga: Kunjungi Abu Dhabi Bersama Jokowi, Menag Fachrul Razi: Kenalkan Corak Keberislaman Indonesia
"Itu masih indikatif ya belum diputuskan karena prosesnya masih pembahasan," kata dia yang ditemui di Gedung Sate, Selasa 14 Januari 2020.
Adapun dasar yang menjadi indikator penilaian adalah fisik dasar, kemudian sosial ekonomi wilayah dan sisi regulasi yang mendukung.
"Dari ketiga ini kita ambil dari rtrw yang potensial dijadikan sebagai pusat perkantoran. Dari seluruh pusat perkantoran yang dijadikan fokus dalam studi ini akhirnya mengerucut menjadi tiga. Dari ketiga itu yang skornya tinggi ya kertajati. Sosial ekonomi, bisa enggak dia memberikan keuntungan dari satu wilayah kalau jadi pusat pemerintahan. Dari fisik dasarnya dia cukup lengkap, dari sisi regulasi pun tidak ada masalah," kata dia.
Baca Juga: Indonesia Gelar MotoGP 2021, PLN Siap Pasok Listrik Sirkuit Mandalika
Selanjutnya pihaknya akan diskusi lagi karena belum sampai ke penunjukan lokasi, karena gubernur masih membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut. Pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan sehingga pihaknya pun belum bisa memastikan target waktu keputusan bakal pusat perkantoran Jabar tersebut.
"Belum sampai kesana. Masih literasi tahun 2020 kita masih diskusikan.
Belum tahu tahun berapa, nanti ada studi lanjutan untuk milih lokasi.
Yang jelas kita adopt konsep smart city, smart building,smart area konsepnya," kata dia.
Adapun luasannya nanti mencapai 243 hektare, dan 92 hektare untuk kebutuhan kantornya. Selebihnya akan ada penunjang seperti jalan, dan hutan.
Baca Juga: Belum Diputuskan, Masyarakat Walini Proklamirkan Jadi Ibu Kota Baru Jabar hingga Mulai Jual Beli Tanah
Dia menambahkan, untuk pemidahan pusat perkantoran sebelumnya sudah dilakukan lebih dulu oleh provisi lain.
"Ini sudah banyak dialami oleh beberapa wilayah di Indonesia, Kalimantan Selatan ibukotanya di Banjarmasin, perkantorannya di Banjar Baru, Maluku Utara di sofifi di seperti itu," kata dia.***