/photo/2020/02/21/2940770074.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pengembang Kereta Cepat Indonesia-Cina menolak membeli lahan persawahan milik warga di Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Mereka hanya bersedia memberikan kompensasi dan menyewa lahan terdampak proyek tersebut.
"Kami mohon maaf, bukannya kami yang tidak mau tapi secara aturan, untuk proyek nasional yang dibebaskan hanya trase jalur keretanya," kata Tim Manajemen Proyek KCIC, Iwan Rosa Putra, Jumat 21 Februari 2020. Sedangkan, persawahan tersebut berada di luar jalur yang dilalui kereta cepat.
Aturan yang dimaksud ialah Undang-Undang nomor 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Aturan itu menurutnya membuat pihak Badan Pertanahan Nasional dan kejaksaan juga tidak bisa mengabulkan pembebasan lahan di luar jalur kereta.
Hal itu disampaikan perwakilan KCIC dalam musyawarah di Kantor Kecamatan Darangdan, Jumat pagi. Pertemuan kali ini diikuti seluruh warga yang lahannya terdampak oleh kawasan disposal atau pembuangan tanah galian proyek KCIC.
"Prinsipnya untuk lahan yang terdampak akan kami sewa. Pihak PT Wika sudah ada persetujuan dari konsultan kami (untuk perluasan disposal)," kata Iwan kepada warga yang hadir. Ia meyakinkan keputusan itu berdasarkan pertimbangan yang ketat.
Pertimbangan konsultan dalam memberikan izin untuk disposal salah satunya adalah tidak menggunakan lahan yang produktif. Pada kasus kali ini, Iwan menilai lahan milik warga awalnya merupakan persawahan produktif yang terairi oleh saluran irigasi teknis.
Baca Juga: Resep Membuat Rempeyek Lentil, Enak dan Sederhana, Cocok Dijadikan Camilan Sore
Namun, Iwan mengakui terjadi kesalahan pada operasional disposal tersebut. Tanah yang dibuang diketahui ada yang melimpas ke sawah di sekitarnya bahkan hingga menutupi saluran irigasi untuk menyuplai air ke areal persawahan seluas 10 hektare.