PIKIRAN RAKYAT - Penerapan konsep hidup normal yang baru memerlukan dukungan kebijakan pemerintah yang lebih serius. Tak cukup dengan melaksanakan protokol kesehatan, pemerintah juga diharapkan kembali menggunakan tata kelola tradisional Sunda.
Gagasan itu diungkapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan VII Jawa Barat, Dedi Mulyadi. "New normal itu harus diikuti perubahan cara pikir manusia, pemerintah, yang terlalu berorientasi pada budaya barat," katanya, Kamis 28 Mei 2020.
Menurut Dedi, kesalahan tata kelola wilayah dan masyarakat oleh pemerintah daerah ikut memperburuk dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Mulai dari tata kelola pemukiman penduduk, sumber daya alam hingga perekonomian.
Baca Juga: Nekat Curi Gabah Berkali-kali Demi Bisa Main Game, Pemuda 17 Tahun Babak Belur Diamuk Petani
Sehingga, pandemi Covid-19 dinilai menjadi momentum untuk kepala daerah mengevaluasi sistem tata kelola tersebut. "Nilai kultural leluhur kita sebenarnya menjadi trend pembangunan di negara maju saat ini," ujar Dedi Mulyadi.
Ia mencontohkan, dalam tata kelola pembangunan, pemerintah daerah diminta mulai membatasi jumlah penduduk di satu wilayah untuk menghindari alih fungsi lahan produktif. Selain itu, desain bangunannya juga sebaiknya dikembalikan seperti dahulu yang lebih mengutamakan aspek alamiah.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Bunga Krisan Jayanti dan Swarna Kencana Masih Diminati Penikmatnya
"Dari desain bangunan saja kita sudah terbukti mumpuni untuk menghadapi penyakit. Lansekap kampung bisa menghadapi penyakit. Sehingga tidak akan terjadi (penularan) penyakit massal seperti demam berdarah, muntaber karena kampungnya terpisah," tutur Dedi.
Pada kesempatan resesnya di daerah pemilihannya yang mencakup Purwakarta, Karawang, dan Bekasi, ia turut menyoroti persiapan kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19. Salah satu usulannya ialah pelaksanaan tes Covid-19 secara massal.
Baca Juga: Permenhub Tidak Ditaati, Jawa Barat Diserbu Lebih dari 546.000 Pemudik