PIKIRAN RAKYAT - Asosiasi Calon Kepala Daerah Perseorangan (ACKDP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghapuskan tahapan verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan.
Upaya tersebut perlu dilakukan demi keselamatan warga, terutama para pendukung calon perseorangan. ACKDP telah melayangkan surat permohonan kepada KPU RI namun belum ada respon.
Ketua ACKDP Toto Sucartono mengatakan, permintaan penghapusan verifikasi faktual perlu dilakukan demi keselamatan warga di tengah pandemi Covid-19. Sebab pada tahapan proses tersebut berpotensi besar menimbulkan kerumunan orang. Hal tersebut menurutnya, tak sejalan dengan aturan pemerintah terkait penanganan virus Covid-19.
Baca Juga: Cegah Penularan COVID-19 TNI AD Gunakan Helmet Thermal KC Wearable, Ini Dia Keunggulan Teknologinya
Dia mencontohkan, ada sekitar 150 lebih bakal calon yang akan menjalani verifikasi faktual di seluruh Indonesia. “Kalau verifikasi jalan, ada 5 juta orang lebih yang akan diverifikasi faktual, ini bukan permasalahan sederhana. Belum lagi ditambah petugasnya, apakah yang melakukan verifikasi sudah siap? Ini dilema bagi kita karena menyangkut keselamatan rakyat khususnya pendukung kita. Pasti terjadi kumpulan, bertentangan dengan PSBB,” kata Toto saat konferensi pers daring, Sabtu 30 Mei 2020.
Menurutnya, penghapusan verifikasi faktual merupakan suatu konsekuensi dari mundurnya jadwal pilkada. Hal itu bisa dilakukan oleh KPU, karena sejauh ini pemerintah juga sudah meniadakan ujian nasional demi mencegah penyebaran virus Covid-19. “Itu referensi kita,” ungkap Toto yang juga merupakan bakal calon perseorangan bupati Indramayu. Toto pun mempertanyakan kesiapan KPU dalam memberikan alat pelindung diri maupun test Covid-19 bagi para petugas jika verifikasi faktual tetap dijalankan.
Baca Juga: Warga Sukabumi Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan Paket Sembako
Dia menambahkan, mundurnya pilkada ke Desember 2020, secara langsung memberikan dampak terhadap para bakal calon perseorangan. Meskipun tidak signifikan, pastinya ada penyusutan jumlah pendukung terhadap bakal calon perseorangan.
“Terjadi perubahan, hubungan emosional menurun, sudah beda semangatnya,” ujarnya. Jika sudah begitu, maka menurutnya, calon petahanalah yang diuntungkan karena bisa terus berkeliling ke daerah saat menjalankan tugas ataupun menyalurkan bantuan sosial.
Baca Juga: Sekolah Kembali Dibuka, Pesantren harus Jadi Fokus Mempersiapkan New Normal