/photo/2020/05/20/2116867875.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara membenahi data kemiskinan dalam penyaluran bansos pandemi Covid-19.
Seperti diketahui, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam penyaluran bansos pandemi Covid-19.
Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020, Yandri menyebut, data kemiskinan harus segera dibenahi agar kesalahan yang sama tidak terjadi pada kebijakan bantuan sosial di masa mendatang.
Baca Juga: Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace: The Reds Temui Jalan Sulit, Klopp: Main untuk Menang
"Contoh kemarin di Cianjur itu ada 2.000 nama yang tidak bisa dikonfirmasi, Pak Menteri, penerima bantuan. Nah, ini perlu kita perbaiki," kata Yandri.
Kendati demikian, Yandri menilai salah sasaran itu bukan murni kesalahan pemerintah.
Dia yakin Mensos Juliari dan jajarannya punya niat yang sama untuk membersihkan data kemiskinan dari data invalid.
Baca Juga: Liverpool vs Crystal Palace: Jurgen Klopp Tulis Surat untuk Suporter The Reds Jelang Pertandingan
Politikus PAN itu pun mengaku Komisinya siap membantu penjernihan data kemiskinan itu.
Mereka telah membentuk Panitia Kerja Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan.
"Jadi kita sisir nanti per kota, nanti kita bagi klasternya, sehingga nanti mungkin tahun 2021-2022 sudah kelihatan arah perbaikan itu. Kalau sampai 2023 sudah selesai, wah itu top, Pak," ucapnya.
Baca Juga: Karyawan Objek Wisata di KBB Ikuti Rapid Test Covid-19, Umbara : Belum Terpikir Bagi Pengunjung
Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut kendala penyaluran bansos terjadi terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hingga belum siapnya data penerima bansos dari daerah.
Ada juga beberapa daerah yang meminta penundaan penyaluran bansos.
"Beberapa kendala, masih ada daerah yang belum memenuhi kuota. Ternyata tidak mudah. Jadi, untuk daerah yang bisa memberikan data lebih cepat kepada Kemensos untuk kami salurkan bansos tunainya. Ada juga beberapa daerah yang meminta penundaan penyaluran, mungkin terkait program bansos lainnya yang diberikan di daerah tersebut," kata Juliari.