PIKIRAN RAKYAT - Dengan adanya tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tiga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tertangkap basah diduga tengah melakukan pungutan liar oleh Tim Saber Jabar beberapa waktu lalu, Bupati Cirebon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan tegas akan memberlakukan non job terhadap ketiga pejabat ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tersebut.
“Kita akan berikan tanpa jabatan (non job) dulu terhadap ketiga pejabat ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Sampai proses pemeriksaan oleh pihak berwajib menyatakan ada putusan,” kata Imron Rosyadi kepada wartawan Jumat 26 Juni 2020.
Jika, lanjut Imron, ketiga ASN itu tidak terbukti tidak bersalah, maka dibebaskan lagi dari nonjobnya. Akan tetapi kedepan akan dipindah atau tetap ditempat semula, maka pihaknya melihat dari bukti-bukti yang ada.
Baca Juga: Diduga Selewengkan Dana BLT,Warga Jagapura Kulon Kabupaten Cirebon Berencana Laporkan Kepala Desanya
“Apakah nanti dipindah atau tidak kita lihat dia (PNS) terbukti atau tidak. Tapi untuk sementara ini dia di nonjobkan dulu,” ujarnya.
Untuk evaluasi, masih dikatakan Imron, jelas akan di evaluasi. Karena ini masalahnya adalah pungutan liar percetakan E-KTP, maka pihaknya sedang menggodok regulasi yang rencananya akan bekerjasama dengan pihak lain untuk mendistribusikan E-KTP yang sudah tercetak tersebut.
Baca Juga: Unggah Video Suara Tanpa Wujud, Mungkinkah Mazda Siapkan Mobil Terbaru?
“Rencananya sih, dan sudah dibahas, pendistribusian penyaluran E-KTP akan menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang. Tapi masih kita bahas masalah anggarannya,” jelas Imron.
Saat disinggung, pucuk pimpinan pada dinas tersebut dicopot dari jabatannya atau tidak, Imron menyebutkan, nanti pihaknya menunggu hasil dari pemeriksan pendalaman kasus, apakah ada keterlibatan atau tidak.