/photo/2020/08/13/1357209815.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat didesak turut memperhatikan nasib petani dalam upaya pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19 ini.
Selama pandemi ini, keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap nasib para petani, dianggap belum hadir.
Bahkan saat ini kondisi petani diperparah dengan anjloknya harga komoditas pertanian.
Baca Juga: Menyamar Jadi CEO di LinkedIn, Kelompok Hacker Korea Utara Coba Retas Pertahanan Israel
Demikian diungkapkan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Edi Rusyandi saat ditemui, Kamis, 13 Agustus 2020.
Dikatakan Edi, harga sejumlah komoditas pertanian di tengah masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sejumlah daerah di Jawa Barat, anjlok.
Kondisi ini, lanjut anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat tersebut, terpantau di sejumlah pasar induk dan juga keluhan para petani yang dipastikan mengakibatkan kerugian besar bagi petani.
Baca Juga: Band Cokelat Kenalkan Vokalis Baru Aiu Ratna Lewat Single 'Anak Garuda'
“Pemprov Jabar harus turut terlibat memberikan solusi atas permasalahan anjloknya harga komoditas pertanian ini. Kita melihat selama masa pandemi ini, belum tampak hadirnya Pemprov Jabar terhadap nasib para petani atau nir keberpihakan. Padahal sektor pertanian dibilang cukup tangguh menghadapi pandemi ini dan berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi, di tengah lumpuhnya sektor yang lain. Sektor pertanian hanya terkoreksi 0,9 persen. Berbeda jauh dengan sektor jasa dan manufaktur yang mengalami persentase penurunan pertumbuhan hingga 7,2 persen menjadi 2,4 persen,” ungkap Edi.
Kondisi anjloknya harga pertanian ini, kata Edi yang juga Wakil Ketua PW Anshor Jawa Barat ini, dipicu juga dari kekeliruan skema bantuan sosial berupa pengadaan barang kebutuhan pokok kepada masyarakat.