/photo/2023/07/12/2578970618.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sependapat dengan DPRD Jabar bahwa penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 bukan semata formalitas belaka. Opini WTP ke-12 itu diterima Pemprov Jabar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Terutama berkaitan dengan kebocoran anggaran dalam APBD sebelumnya, memperhatikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI, serta mengimplementasikan standard akuntansi pemerintahan," kata Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
Uu membacakan jawaban Gubernur Jabar Ridwan Kamil atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jabar terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Baca Juga: UU Kesehatan Baru: STR Dokter dan Perawat Seumur Hidup, Ini Syaratnya
Jawaban gubernur itu dibacakan Uu bersama Seketaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja. Pimpinan DPRD Jabar mengabulkan permintaan Uu untuk membacakan jawaban gubernur secara bergantian.
Berbagai pandandan umum lainnya dari delapan fraksi di DPRD Jabar turut ditanggapi oleh gubernur. Di antarnya peggalian potensi pendapatan daerah yang harus terus dioptimalkan, kendati Pemprov Jabar mampu melebihi target pendapatan daerah.
"Menjawab pertanyaan Fraksi Gokkar mengenai sumber-sumber pendapatan daerah yang diprediksi atau berpotensi meningkat pada 2023, dapat saya sampaikan bahwa sumber pendapatan potensial masih didominasi oleh jenis penerimaan pajal daerah," kata Uu.
Baca Juga: Ayah Gantung Diri di Kediri, Anak Majukan Pernikahan dan Ijab Kabul di Depan Jenazah
Ihwal dengan serapan anggaran Pemprov Jabar pada 2022 yang mencapai 96,1 persen, Uu menyatakan bahwa hal itu karena efisiensi belanja yang dilakukan perangkat daerah. Uu juga menyampaikan jawaban gubernur soal penyerapan anggaran terbesar dari program penunjang.