PIKIRAN RAKYAT - Pelambanan kinerja aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang ternyata hampir terjadi di semua organisasi perangkat daerah. Diduga kuat, hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dari puncak pimpinan mereka yakni Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati Aep Syaepuloh.
Salah satu indikator pelambanan kinerja itu dapat dilihat dari rendahnya penyerapan anggaran tahun 2023. Pada semester pertama atau pertengahan tahun anggaran 2023, penyerapan belanja modal jalan dan jaringan irigasi yang dibiayai APBD Karawang baru mencapai 13,14 persen atau Rp49,2 miliar dari total pagu Rp374,7 miliar.
Kondisi tersebut diakui langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Arief Maryugo Bijaksana, pada Selasa, 25 Juli 2023.
Baca Juga: 18.536 Pengguna Jalan Kena Tilang saat Operasi Patuh Jaya 2023, Mayoritas Melawan Arus
"Data tersebut merupakan data akhir semester pertama atau per 30 Juni 2023," kata Arief.
Menurutnya, penyerapan anggaran untuk modal gedung dan bangunan malah lebih kecil, yakni sebesar 0,73 persen atau Rp2,9 miliar dari total pagu Rp403 miliar lebih.
Begitu pula belanja modal aset lainnya yang terserap baru 39,68 persen atau Rp274,1 juta dari yang disiapkan Rp690,7 juta. Sedangkan belanja barang dan jasa terserap 26,60 persen. Dengan nilai uang Rp414,4 miliar dari target Rp1,5 triliun.
"Itu semua berdasarkan pengajuan tagihan dari para pelaksana di lapangan. Soal teknis dan kendala ya ada di masing-masing OPD. Kami di BPKAD hanya sebagai kas pengeluaran uang. Memang masih rendah penyerapan belanjanya," ucap Arief.
Baca Juga: Kampung Awi Gombong dan Ciharinem Garut Akhirnya Tersambung Lewat Jembatan Perintis