/photo/2023/08/13/3011121524.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hal itu mencakup rawan dalam hal yaitu dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. Tak hanya itu, termasuk dalam praktik politik uang Jabar pun turut disoroti.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pun menggelar Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
"Isu Strategis Politik Uang" di Kota Bandung, Minggu 13 Agustus 2023. Hal itu sebagai atensi agar predikat provinsi rawan maupun praktik politik uang dapat dicegah di Jabar.
Lolly Suhenty, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI mengatakan, pemetaan kerawanan soal isu politik uang ini menjadi kebutuhan.
Baca Juga: Yenny Wahid Siap Jadi Bakal Calon Wakil Presiden, Pengamat: Sinyal Positif untuk Semua
Selama ini potret pelanggaran untuk politik uang itu relatif tinggi sehingga dengan situasi kekinian, modus operandinya cukup beragam.
"Bawaslu berkebutuhan penting untuk memastikan bahwa kami lebih detil dalam memetakan kerawanan makanya dilakukan, nah hasilnya tadi sahabat-sahabat bisa lihat, kalau untuk konteks Jabar kalau lihat empat dimensi kemarin pun Jabar itu rawan tinggi. Nah ternyata begitu di-breakdown untuk isu politik uang juga ternyata masih masuk lima provinsi yang rawan tinggi," ujar Lolly.
Dengan demikian, kata Lolly, hal tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak tidak hanya Bawaslu, tapi juga pemerintah daerah. Semua pihak termasuk juga partai politik supaya menjaga dan memastikan bahwa 2024 angka penanganan politik uang tidak tinggi.
Baca Juga: Golkar dan PAN Merapat ke Prabowo Subianto, Pakar: Lebih Aman Bagi Airlangga dan Zulkifli Hasan
"Artinya semua orang bertanggung jawab untuk tahu soal mitigasi ini lalu punya upaya yang sama dan tepat untuk mencegahnya," ucap Lolly.