/photo/2022/04/16/2558345146.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Politik uang dalam pemilihan umum dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Soalnya, terdapat proses pemakaian hak pemilihan yang tidak wajar di dalamnya.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf dalam diskusi publik dengan tema Membangun Budaya Politik Santun dan Beretika Menuju Pemilu dan Pilkada Damai di Hotel Wiyata, Kota Depok pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Maswadi mengatakan, istilah politik uang mengacu pada digunakannya uang untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih. Ia menilai, politik uang menjadi bentuk pemilu yang tidak santun dan malah berpotensi menimbulkan konflik.
“Politik uang jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi karena hak pilih adalah nilai yang tidak bisa ditukar dengan uang,” katanya.
Baca Juga: Mahfud MD Bicara Penyakit Pemilu: Politik Uang Banyak di KPU Meski Lembaga Sudah Independen
Menurut dia, hak pilih adalah hak individual. Fungsinya adalah menentukan siapa yang akan duduk di pemerintahan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur rakyat banyak. Oleh karena itu, politik uang dapat merusak demokrasi karena para pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar sehingga banyak calon yang tidak layak menang dalam pemilu menjadi pemenang pemilu.
Maswadi menilai, Indonesia belum menemukan cara untuk mengatasi politik uang yang semakin marak setiap kali Pemilu, sampai sekarang.
“Dan model seperti Indonesia ini, pemilu yang diwarnai money politics, tidak ditemukan dalam sistem Pemilu di negara-negara yang sistem demokrasinya sudah maju, seperti halnya di negara Eropa Barat,” katanya.
Baca Juga: Mahfud MD Bicara Penyakit Pemilu: Politik Uang Banyak di KPU Meski Lembaga Sudah Independen