/photo/2023/06/09/229982956.png)
PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah pengurus cabang olahraga (Cabor), mendesak Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Sukabumi, Haickel Reza Balfas mundur dari posisinya. Desakan mundur itu menyusul karena Haickel saat ini sudah terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang tercatat di daftar calon sementara (DCS) KPU Kota Sukabumi.
Beberapa pengurus cabor pun sempat menilai pencalonan Haickel dapat berdampak pada pencairan dana hibah di APBD Kota Sukabumi lantaran berbenturan dengan aturan.
Ketua Cabor Dansa KONI Kota Sukabumi, Henry Slamet mengatakan, protes terkait pencalonan Ketua KONI sebagai Bacaleg tersebut mulai memanas pada rapat internal yang dilakukan di Kantor KONI Kota Sukabumi Jalan Didi Sukardi Kecamatan Citamiang pada Sabtu, 14 Oktober 2023 lalu.
Henry menyebut dalam rapat internal itu banyak interupsi yang dilakukan perwakilan Cabor, mempertanyakan status Ketua KONI Kota Sukabumi yang masih belum mengundurkan diri.
Baca Juga: Ibu di Jaksel Tenggelamkan Bayi 3 Bulan ke Ember, Lakukan Aksi sambil Tertawa
“Saya sendiri mempertanyakan, kenapa tidak ada kejelasan yang diberikan Ketua KONI Kota Sukabumi. Padahal, sudah jelas-jelas KONI adalah badan lain yang masuk dalam Peraturan Kementerian Keuangan yang tidak diperkenankan terlibat politik praktis karena dibiayai APBD. Yang ditakutkan oleh cabor adalah, nanti bisa berbenturan dengan aturan kementerian saat dilakukan pencairan dana di APBD Perubahan Pemda Kota Sukabumi,” kata Henry kepada wartawan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi, Tejo Condro mengatakan, hingga saat belum ada surat resmi yang masuk terkait pengunduran diri maupun permohonan cuti dari Ketua KONI Kota Sukabumi.
“Saat ini masih sah Ketua KONI Kota Sukabumi yang menjabat. Belum ada pengunduran diri maupun permohonan penggantian ketua,” ucapnya.
Baca Juga: PBB Kutuk Serangan Rumah Sakit di Gaza
Perihal aturan bisa atau tidaknya Ketua KONI Kota Sukabumi menjadi Bacaleg, Tejo menyebutkan itu ranah KPU. Sedangkan terkait masalah anggaran perubahan tidak fleksibel dan tidak jadi permasalahan.