/photo/2024/02/13/4098780458.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak 19.725 personel gabungan diterjunkan untuk amankan Pemilu 2024 di wilayah Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Ibrahim Tompo usai acara Apel Pergeseran Pasukan dan Patroli Gabungan dalam Rangka Pemilu 2024.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Gasibu, Kota Bandung pada Senin 12 Februari 2024. "Jumlah personel yang dilibatkan terbagi dari Pam TPS dan patroli gabungan serta bersiaga di pos pengamanan totalnya 19.725 personel," kata Ibrahim.
Personel gabungan dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas selama pelaksanaan pemilu terutama melakukan patroli di masa tenang. "ini juga persiapan menghadapi kondisi saat pemungutan suara," ucapnya.
Ibrahim juga mengatakan bahwa pihak kepolisian telah memetakan daerah rawan bencana seperti tanah longsor dan daerah aliran sungai serta daerah pegunungan.
Potensi bencana
Polda Jabar telah mengintruksikan seluruh wilayah untuk menyiapkan personel dan peralatan serta berkoordinasi dengan stakeholder setempat untuk bersiap melakukan evakuasi warga ketika bencana terjadi.
"Tujuan utama patroli jaga kondusifitas wilayah. Diharapkan dapat memantau potensi kerawanan kamtibmas dengan menjangkau seluruh wilayah. Patroli dilakukan di tingkat Polda, Polres hingga Polsek," katanya.
Sementara itu dalam sambutannya, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan bahwa ASN, Polri, TNI, BIN, KPU, dan Bawaslu harus netral.
Untuk itu kata Bey pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pemilu di wilayah Jawa Barat untuk jujur dan damai hingga perhitungan suara nanti. Hal ini dikarenakan, pemilu merupakan momentum untuk menetukan arah dan pemimpin negara di masa depan.
"Kami Forkopimda Jabar hadir menjamin kemanan seluruh masarakat yang telah memiliki hak pilih untuk tidak ragu menggunakan hak pilih sesuai pilihannya dan kami menjamin tak ada intimidasi dan kami menentang keras adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilu ini, baik tidak pidana pemilu seperti politisaasi sara dan penyebaran hoaks," ucapnya.***