PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan sejumlah indikator makro pada 2025 mengalami kenaikan. Indikator-indikator makro tersebut seperti indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 74,39 poin, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) 4,96-5,37 poin, penurunan persentase penduduk miskin hingga 5,85-6,46 poin, dan pendapatan per kapita mencapai 57,14 juta rupiah.
Hal itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Jawa Barat 2025 yang mengusung target provinsi maju dan berdaya saing dunia dan berkelanjutan di Kota Bandung beberapa waktu lalu.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengatakan, sederet target yang ditetapkan dihadapkan dengan empat isu besar yang akan menjadi tantangan sekaligus peluang pembangunan.
Pertama adalah rencana pemerintah daerah 2024-2026 merupakan masa transisi penyusunan rencana kerja perangkat daerah 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030.
"Kemudian UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah dan daerah mempengaruhi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota," katanya pada pembukaan Musrenbang.
Kemudian, adanya transisi politik hasil pilkada dan pelantikan anggota legislatif terpilih, ditambah situasi ekonomi nasional dan global yang bisa memengaruhi kondisi perekonomian Jabar.
"Karena itu tema pembangunan 2025 adalah pemerataan pembangunan untuk masyarakat Jawa Barat," ujarnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, Musrenbang 2025/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 merupakan fase kritis dan jadi pertaruhan Jabar karena ada bonus demografi. Hal tersebut dapat berimbas pada kebutuhan lapangan kerja Jabar.
Menurut Herman, angka pengangguran Jabar saat ini 7,4 persen dan Indeks Ratio Gini di angka 0,42 persen. Herman berharap angka tersebut dapat diturunkan.