PIKIRAN RAKYAT - Sudah lebih dari setengah abad berdiri, Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Sampai saat ini belum berhasil menyeragamkan sistem hisab dan kriteria penetapan awal bulan. Salah satu alasannya adalah karena setiap kelompok aliran Islam 'masih mengedepankan ego masing-masing dan tidak mau mengalah untuk kemaslahatan bersama'.
"Banyak dari mereka yang masih mengandalkan ego masing-masing dan ingin lebih menonjol daripada yang lain, walaupun tidak berbasis objektif ilmiah," ujar dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Siti Tatmainul Qulub dalam studinya.
Aktivis dari Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP), Ahmad Nurcholish mengatakan bahwa pengikut militan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memang cenderung menjalankan keputusan organisasi tanpa peduli dengan hasil sidang isbat.
Akan tetapi, itu bukan berarti sidang isbat sama sekali tak berguna. Selain menunjukkan kehadiran negara, hasil sidang juga tetap menjadi acuan bagi sejumlah umat Islam, utamanya yang tak tergabung ke dua organisasi besar tersebut.
"Kita kan juga tidak bisa mengabaikan, ada masyarakat di luar dua ormas itu kan. Di antara mereka, pasti ada juga yang menunggu penetapan dari pemerintah," kata Ahmad Nurcholish.
Merujuk hasil studi Siti Tatmainul Qulub, penentuan awal Ramadhan diserahkan pada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia pada masa penjajahan Belanda.
Setelah Indonesia merdeka, barulah penetapan awal Ramadhan dan Syawal diserahkan pada Departemen Agama yang kini menjadi Kementerian Agama. Departemen tersebut terbentuk pada Januari 1946.
Akan tetapi, hal itu tak serta-merta membuat praktik di lapangan seragam. Terutama, karena perbedaan pemahaman terkait metode hisab dan rukyat.
Departemen Agama lantas membentuk BHR pada Agustus 1972, dengan maksud menjaga persatuan dan persaudaraan sesama Muslim dalam beribadah dan mempersatukan paham para ahli hisab dan rukyat.