PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang masyarakat mudik lebaran 2020 di tengah pandemi Covid-19 dengan berbagai konsekuensinya. Bahkan, larangan tersebut dilakukan secara gradual, dari persuasif sampai kepada penerapan sanksi pidana.
Larangan mudik ini juga kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan yang berpatokan pada UU No. 6 tahun 2018 soal Kekarantinaan Kesehatan.
Sejak ditetapkan pemerintah, istilah mudik dan pulang kampung juga ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat, bahkan menjadi trending topic selepas Jokowi wawancara dengan Najwa Shihab.
Mudik atau Pulang Kampung?
Mudik merupakan kata serapan dari bahasa daerah. Sebelum diserap ke dalam bahasa Indonesia, mudik mengalami afiksasi (Perubahan dari kata dasar menjadi kata berimbuhan).
Baca Juga: Nota Keberatan AG Ditolak, Ayah David dan Sejumlah Saksi Diperiksa Kejaksaan
Kata dasar mudik adalah udik yang artinya desa, kampung, dan lain-lain. Udik merupakan kata benda yang apabila diubah menjadi kata kerja (v) perlu mendapat awalan 'me-'. Setelah mendapat awalan 'me-', udik berubah menjadi 'meudik'.
Karena susunan vokal (vv:eu) pada kata itu sulit diucapkan, maka terjadi penghilangan vokal 'e', sehingga menjadi 'mudik'. Proses penghilangan bunyi seperti itu merupakan gejala bahasa yang disebut aferesia.
Awalan (me-) mempunyai banyak arti, di antaranya 'menuju', sehingga 'mudik' berarti 'menuju ke udik atau kampung'. Menuju artinya pergi ke (KBBI). Selanjutnya, 'pergi ke kampung' dimaknai 'pulang kampung'. Kejadian seperti itu dikategorikan polisemi.
Perubahan bentuk kata dari 'udik' menjadi 'mudik' merupakan proses morfologi (bentuk kata). Selanjutnya, sengketa 'mudik': ada yang mengartikan sama atau berbeda dengan 'pulang kampung' perlu dikaji dari sisi semantik (ilmu tentang makna) deskriptif dan semantik historis.