PIKIRAN RAKYAT - Pangan merupakan salah satu isu langganan pada masa kampanye Pilpres 2024. Setiap kandidat selalu berebut atensi saat menawarkan ide tentang kedaulatan pangan dalam negeri.
Kendati krusial dan menarik perhatian, nyatanya banyak pihak terutama aktor politik yang masih gagap dalam memetakan masalah pangan di negeri ini. Acap kali persoalan pangan selalu dikaitkan dengan swasembada.
Pokoknya produksi harus maksimal, stop impor, genjot ekspor. Dialektika lama yang terus bergulir setiap kampanye Pilpres.
Bapak Proklamator kita, Soekarno, dalam bukunya berjudul "Mustikarasa" secara implisit mengungkapkan harapannya atas kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Soekarno menyatakan, pangan adalah hidup matinya bangsa. Hal ini tak lain memiliki tafsir bahwa pangan perlu dipandang secara utuh, holistik, dan komprehensif.
Baca Juga: Jawa Barat Butuh Gubernur yang Mencintai Pertanian dan Melindungi Petani
Kompleksitas Isu Pangan
Menengok isu pangan yang diusung pada dua periode Pilpres terakhir, rasanya ide-ide yang ditawarkan masih bersifat populis. Padahal, perlu gagasan konkret dan aksi strategis demi memperkuat kedaulatan pangan bangsa ini.
Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program kerja pemerintah meresolusi isu pangan, ada baiknya kita merujuk pada indeks ketahanan pangan dunia atau Global Food Security Index (GFSI). Indeks tersebut diukur berdasarkan empat indikator yakni keterjangkauan harga pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi (quality and safety), serta keberlanjutan dan adaptasi (sustainability and adaptation).
Hasil penilaian GFSI 2022 menunjukkan, indeks ketahanan pangan Indonesia sebesar 60,2 berada di peringkat ke-69 dari 116 negara. Meski secara indeks mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan indeks sepuluh tahun terakhir, namun ternyata tak serta merta mengangkat Indonesia pada peringkat yang lebih tinggi.
Aspek keterjangkauan menunjukkan, harga pangan di Indonesia memang relatif terjangkau dibanding negara-negara lain. Sayangnya, dari aspek ketersediaan, kualitas nutrisi serta keberlanjutan dan adaptasi, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan rata-rata negara Asia Pasifik.
Baca Juga: HUT ke-50 HKTI: Alih Fungsi Lahan Makin Marak, Pemerintah Tak Berdaya di Hadapan Pengembang