PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea (Drakor) memang tengah naik daun sejak beberapa tahun terakhir. Penggemarnya menjamur dari berbagai kalangan, termasuk di Indonesia. Ketenaran drakor turut mengangkat para bintangnya yang kini banyak dipuja. Sang protagonis dan antagonis “bertempur” mengacak-ngacak perasaan penonton yang terkadang larut terbawa cerita.
Mungkin seperti itu pula kondisi politik di tanah air saat ini. Setidaknya hal itu yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo) ketika berbicara di sebuah acara parpol beberapa hari lalu. Dia mengatakan, akhir-akhir ini terlalu banyak 'drakor' atau sinetron yang mewarnai persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jokowi menilai, seharusnya Pilpres diisi dengan gagasan dan ide, bukan pertarungan perasaan.
Pertanyaannya, siapakah yang memainkan drama tersebut? Siapa dalang atau sutradara di balik cerita yang terjadi? Hal paling menarik tentunya menyaksikan bagaimana akhir dari cerita drama tersebut. Akankah tragis atau manis?
Tak bisa dimungkiri, sejak rakyat bisa memilih presiden dan wakil presiden, drama-drama itu pasti terjadi. Terbaru adalah saat Pilpres 2019 ketika “cebong” bertarung dengan “kampret” mendukung kandidatnya masing-masing. Pertarungan mereka menjalar ke berbagai lini, bahkan beberapa pihak menilai “peperangan” itu telah mengancam keutuhan bangsa ini.
Baca Juga: Suhartoyo Sebut MKMK akan Dipermanenkan untuk Kembalikan Kepercayaan Publik ke Mahkamah Konstitusi
Beruntung, perpecahan yang dikhawatirkan tidak terjadi. Bahkan, sang rival kemudian bersatu dengan pemenang pilpres dalam menjalankan roda pemerintahan. Kini, mereka pun bersatu dalam satu gerbong untuk kembali maju dalam pemilihan presiden. Prabowo Subianto menggaet Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari presiden sebagai wakilnya di Pilpres 2024.
Hal itulah yang kemudian memantik drama baru dalam perpolitikan di Tanah Air. Ceritanya berawal ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan jalan kepada Wali Kota Solo itu untuk maju sebagai wakil presiden. Aturan usia yang awalnya mengganjal tak lagi menjadi persoalan karena ada keputusan yang memperbolehkan seseorang maju jika pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Keputusan itu pun kemudian dipertanyakan berbagai kalangan karena sarat dengan konflik kepentingan. Hal itu karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, merupakan paman dari Gibran. Keputusan itu dinilai sarat dengan intervensi. Hal itu kemudian diperkuat oleh putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyinyalir adanya indikasi itu dan kemudian memberhentikan Anwar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Adanya intervensi ini tentu menjadi tanda tanya besar. Siapa yang melakukannya? Sejauh ini, belum ada penjelasan pihak mana yang melakukan hal itu, termasuk dari Ketua Majelis Kehormatan Jimly Asshiddiqie ketika ditanya soal itu. Namun, pernyataan yang dikeluarkan majelis setidaknya memperlihatkan bahwa mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi pun ternyata bisa “diulik” oleh pihak-pihak tertentu.
Baca Juga: Bobby Menantu Jokowi Gercep Dipecat PDIP karena Membelot, Gibran Rakabuming Bilang Begini