PIKIRAN RAKYAT - Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) yang dimulai sejak 28 November 2023, telah berakhir pada 10 Februari 2024. Itu artinya, tanggal 11-13 Februari akan menjadi masa tenang Pemilu, dan masyarakat akan menentukan pilihannya pada 14 Februari 2024.
Kalau kita pantau musim kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dan dari lima debat capres-cawapres yang dilakukan, suhu politik terbilang panas. Sebab, persaingan penuh emosional tidak hanya mewarnai capres dan cawapres saja, tapi juga tim sukses dan para pendukung pun ikut tegang membela capres dan cawapres-nya (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD). Masing-masing kubu pendukung meyakini pasangan pilihannya adalah yang paling bisa membuat Indonesia maju dan sejahtera.
Tak hanya itu, masing-masing kubu pendukung juga tak jarang saling melontarkan dosa-dosa politik terhadap yang bukan jadi pilihan capres-cawapres-nya.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, misalnya, sering dikait-kaitkan dengan politik identitas. Ia bahkan mendapat julukan sebagai 'bapak politik identitas', yang dinilai memicu terjadinya polarisasi di masyarakat.
Cap negatif ini melekat saat musim pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, di mana Anies menang melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saat itu, Anies mendapat dukungan dari ulama garis keras dan ikut menghadiri aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan 212 pada 2 Desember 2016, ketika kelompok Islam pertama kali berdemonstrasi melawan Ahok. Ahok kemudian dipenjara atas tuduhan penistaan agama terkait dengan komentar yang dia buat soal surat Al Maidah ayat 51.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga kerap diumbar dosa politiknya. Prabowo dinilai oleh lawan-lawan politiknya sebagai pelanggar HAM berat.
Mereka menyebut Prabowo ikut ambil bagian dalam salah satu episode tergelap sejarah HAM di Indonesia, seperti melakukan penculikan aktivis mahasiswa pada masa Orde Baru (1997-1998). Mereka umumnya menganggap adalah suatu kesalahan bila membiarkan seseorang yang telah melakukan penculikan dan pembunuhan dipercaya untuk memimpin Indonesia.
Pun demikian dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar sering dikritik oleh musuh-musuh politiknya sebagai pemimpin yang gagal mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah (Jateng). Ada yang menilai, Jateng di era kepemimpinan Ganjar setiap tahunnya ada empat ribu anak SMA yang putus sekolah.