kievskiy.org

Indonesia Termasuk Pembelot Demokrasi, Pilkada 2024 Harus Jadi Momentum Perbaikan

Massa bakar ban dan spanduk di area Patung Kuda, Jakarta usai putusan MK pada Senin, 22 April 2024.
Massa bakar ban dan spanduk di area Patung Kuda, Jakarta usai putusan MK pada Senin, 22 April 2024. /Pikiran Rakyat/Aldiro Syahrian

PIKIRAN RAKYAT - "Democracies today remain in a potent and protracted recession, and they have retreated from the ideological struggle against autocracy." Hal itu dikemukakan oleh Larry Diamond, peneliti senior di Hoover Institution dan Senior Fellow dalam bidang Demokrasi Global di Freeman Spogli Institute Stanford University. Ungkapan itu terdapat dalam artikel bertajuk 'Power, Performance, and Legitimacy' yang dimuat pada Journal of Democracy, April 2024, Volume 35, Issue 2.

Pernyataan Diamond bahwa demokrasi saat ini sedang mengalami resesi dan kemunduran serta perjuangan ideologis melawan otokrasi, dikontraskan dengan tujuan demokrasi itu sendiri, yakni menghasilkan kemakmuran dan peluang ekonomi sekaligus mencegah korupsi, kejahatan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri yang bersaksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). MK memanggil Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memberikan keterangan dan pendalaman lebih jauh oleh hakim konstitusi dalam sidang PHPU Pilpres
Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri yang bersaksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). MK memanggil Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memberikan keterangan dan pendalaman lebih jauh oleh hakim konstitusi dalam sidang PHPU Pilpres ANTARA FOTO

Menurut Diamond, resesi dan kemunduran demokrasi sedang dihadapi banyak negara demokrasi di dunia yang ditandai dengan ekonomi terpuruk, korupsi merajalela, dan banyak pejabat negara melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Diamond menjelaskan, salah satu indikator untuk menilai apakah suatu negara menerapkan demokrasi atau bukan, dapat dilihat dari apakah rakyat di negara tersebut memilih dan mengganti pemimpinnya dalam pemilihan umum yang bebas dan adil.

Masalahnya, penilaian dengan indikator tersebut mungkin sulit dilakukan karena, faktanya, banyak negara demokrasi yang justru mengalami kemunduran serius dan jatuh menjadi rezim otoritarian, sebut saja Turki, Bangladesh, Venezuela, dan Nikaragua.

Meski begitu, ada juga negara demokrasi yang menghindari kehancuran konstitusional total dan tetap menyelenggarakan pemilu multipartai. Contohnya adalah Filipina. Namun, akan sulit mengatakan apakah Filipina masih memenuhi syarat-syarat minimum bagi demokrasi elektoral.

Indonesia pembelot demokrasi

Massa bakar ban dan spanduk di area Patung Kuda, Jakarta usai putusan MK pada Senin, 22 April 2024.
Massa bakar ban dan spanduk di area Patung Kuda, Jakarta usai putusan MK pada Senin, 22 April 2024.

Kekhawatiran Diamond tentang resesi demokrasi yang semakin parah, tampak dari adanya tren di antara negara-negara dengan populasi lebih dari satu juta jiwa, pangsa yang setidaknya merupakan negara demokrasi elektoral, telah menurun dari puncaknya sebesar 57 persen pada tahun 2006, menjadi sekira 43 persen saat ini.

Dalam konteks ini, Diamond memasukkan India dan Indonesia ke dalam kelompok pembelot demokrasi.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat