PIKIRAN RAKYAT - Ketua Tim Covid-19 FPKS dan Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Netty Prasetiyani MSi menyatakan kebijakan PSBB Jawa Bali yang dibuat pemerintah, harus ditaati dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua kepala daerah. Terutama kota dan kabupaten yang disebut secara langsung.
Kepada wartawan, Kamis 7 Januari 2021, Netty menyebut jangan sampai terjadi disharmoni antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaannya seperti yang terjadi pada PSBB lalu. Hal ini penting mengingat untuk menekan penyebaran virus salah satu hal yang harus dikendalikan adalah mobilitas manusia.
“Jangan sampai ada perbedaan sikap dan kebijakan yang menyebabkan PSBB sia-sia dan sekadar menjadi gimmick,” kata Netty.
Baca Juga: Bandung Raya Bersiap PSBB, Titik Cek Poin hingga Jam Operasional Toko Sudah Ditentukan
Menanggapi kebijakan PSBB yang diambil pemerintah, dengan melihat perkembangan kasus dan penanganan Covid-19 di lapangan, Netty pun meminta pemerintah untuk tidak berlepas tangan dari implikasi menarik tuas rem dengan penerapan PSBB. Pastikan pemerintah daerah memiliki kesiapan.
“Fokus pada penanganan Covid-19 seperti peningkatan kualitas dan kuantitas 3T dan kapasitas layanan kesehatan tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, obat2an yang digunakan dalam protokol penanganan Covid-19,” kata dia.
Pemerintah juga harus menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau secara ekonomi. Selain itu menjamin pelindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat banyak yang telah gugur.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Bebani Sistem Medis, Jepang Resmi Umumkan Status Daruat untuk Tokyo
“Perlu diperhatikan juga komunikasi publik yang baik atas setiap kebijakan yang diambil untuk membangun public trust,” ucap dia.