PIKIRAN RAKYAT - Staf Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Firdaus Ali mengklaim semua program normalisasi sungai di Jakarta berhenti sejak tahun 2017.
Stafsus PUPR menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak bekerja sendiri-sendiri dalam penanganan banjir Jakarta, melainkan saling berbagi tugas.
Firdaus Ali menuturkan tugas pemerintah pusat melalui PUPR adalah mengendalikan air hujan di hulu sungai bersama pemerintah daerah (pemda) setempat. Sungai-sungai ini bermuara di Jakarta dan akan menimbulkan banjir jika air di hulunya tidak dikendalikan.
"Salah satu upaya yang kami lakukan itu ialah membangun Waduk Ciawi dan Sukamahi," kata Firdaus Ali dari PUPR dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis 25 Februari 2021.
Baca Juga: Ikatan Cinta 25 Februari 2021: Elsa Dibuat Frustasi, Nino Bulatkan Tekad untuk Akhiri Pernikahannya?
Pembangunan waduk dilakukan pemerintah pusat untuk menggantikan fungsi resapan air yang hilang karena deforestasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Air yang biasanya diserap oleh hutan-hutan di hulu sungai ini akan ditampung oleh kedua waduk tersebut.
"Dengan adanya waduk ini kita bisa menahan totalnya kira-kira 2,8 juta meter kubik air," kata Firdaus Ali menjelaskan.