PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono mempertanyakan alasan Pemerintah yang tetap ‘ngotot’ melakukan impor beras.
Padahal, keputusan impor beras oleh Pemerintah telah banyak menuai kritik keras, di tengah masa panen raya petani yang dimulai sejak Februari 2021 kemarin.
Keputusan mengimpor beras pun dinilai sangat kontraproduktif dengan seruan Presiden Jokowi untuk membenci produk asing, dan mencintai produk dalam negeri.
Dalam keterangan resminya, Riyono pun mempertanyakan keputusan Pemerintah tersebut, saat Pemerintah tahu bahwa panen raya akan berlangsung pada bulan Februari.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN Maret 2021: PT Phapros Buka Dua Posisi untuk Lulusan D3
Baca Juga: Diperpanjang hingga 5 April 2021, PPKM Mikro Diperluas ke Lima Provinsi
“Kenapa keputusan impor ini dibuat bulan Januari? dan Pemerintah sudah tahu kalau panen raya akan mulai bulan Februari. Dari awal memang kelihatan bahwa Pemerintah ingin impor beras 1 juta ton?,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi DPP PKS, Sabtu, 20 Maret 2021.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi padi pada tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG).
Jumlah tersebut naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada tahun 2019, yakni sebesar 54,60 juta ton.