kievskiy.org

Impor Beras Ditolak Petani hingga DPR, PKS: Kenapa Pemerintah Tetap Ngotot?

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Sub Divre VI Pekalongan.
Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Sub Divre VI Pekalongan. /Antara/Oky Lukmansyah Antara/Oky Lukmansyah

PIKIRAN RAKYAT - Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras telah menuai banyak pertentangan dari sejumlah pihak.

Tak hanya petani yang lantang menolak rencana tersebut, akademisi hingga DPR juga menolak dilakukannya impor beras.

Alasan pemerintah untuk impor beras tersebut tentu tidak masuk akal, terlebih di bulan Februari ini telah memasuki masa panen raya.

Tak hanya itu saja, impor beras tersebut juga bertentangan dengan apa yang disuarakan oleh Presiden Jokowi yang mengajak untuk membenci produk asing.

Baca Juga: Survei Terbaru: 77 Persen Orang Malaysia Merasa Dipaksa Dewasa saat Pandemi Covid-19

Baca Juga: Sempat Tak Nyaman Saat KD Hadir di Lamaran Aurel-Atta, Ashanty: Kita Takut Salah

Terkait hal ini, Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono menyatakan bahwa sejak awal pemerintah memang kelihatan ingin impor beras.

"Kenapa keputusan impor ini dibuat bulan Januari dan pemerintah sudah tau kalau panen raya akan mulai bulan Februari? Dari awal memang kelihatan bahwa pemerintah ingin impor beras 1 juta ton?" tanya Riyono.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.

Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat