PIKIRAN RAKYAT - Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir.
Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan.
Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran.
Pada tahun 2019 sebanyak 21.000 perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11.000 perusahaan.
Baca Juga: 16 Juta Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Total Pemerintah Datangkan 50 Juta Dosis Vaksin
Baca Juga: Kiky Saputri Ungkap Alasan Malas Roasting Artis: Enggak Asyik
Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35.000 kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Pada 2020, angka ini turun menjadi 21.000. Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13.000 kasus pada 2019 turun menjadi 5.000 kasus setahun berikutnya.
“Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif nonyustisial, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021.
Baca Juga: Toyota Klaim Relaksasi PPnBM Bikin Penjualan Avanza Melonjak 130 Persen