kievskiy.org

Ketua BPK Khawatir Rezim Jokowi Tak Mampu Bayar Utang hingga Berani Peringatkan Sri Mulyani

Jokowi-Prabowo. Ketua BPK mengungkap kekhawatiran di kalangan masyarakat pada menurunnya kemampuan pemerintah membayar utang.
Jokowi-Prabowo. Ketua BPK mengungkap kekhawatiran di kalangan masyarakat pada menurunnya kemampuan pemerintah membayar utang. /Antara/Bayu Prasetyo Antara/Bayu Prasetyo

PIKIRAN RAKYAT - Ada yang tak banyak diketahui publik soal besaran utang dan potensi negera tak mampu membayarnya.

Satu di antara pejabat negara yang berani bersuara adalah Ketua BPK, Agung Firman Sampurna.

Jelas dia, berdasarkan data yang ada, tren pertumbuhan utang Indonesia sudah jauh melampaui pertumbuhan PDB.

Dia lantas mengungkap kekhawatiran di kalangan masyarakat pada menurunnya kemampuan pemerintah membayar utang.

Baca Juga: Menko Airlangga Hartarto: Pembangunan SDM dan Digitalisasi Jadi Kendaraan Menuju Ekonomi Baru

Indikator kerentanan utang pemerintah kata dia, pada tahun lalu sudah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan/atau International Debt Relief (IDR).

Agung Firmansyah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta pada Selasa, 22 Juni 2021, memaparkan, lebih dari itu, rasio debt service Indonesia terhadap penerimaan sebesar 46,77, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen.

"Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan yang mencapai 19,06 persen juga melampaui saran IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen," terangnya.

Baca Juga: Kalak Positif Corona, Penyemprotan Disinfektan BPBD Ciamis Dihentikan Sementara

Selain itu, jelasnya, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen.

Hal itu melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF 90-150 persen.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat