PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah tegas dan konkret dalam menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali pada tiga hingga 20 Juli 2021.
Menurutnya, hampir seluruh fasilitas kesehatan telah mencapai kondisi full occupancy, obat-obat penting bahkan alat penunjang kehidupan seperti oksigen sudah sulit ditemukan di pasaran.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk tidak ragu melakukan langkah apapun yang harus dan mungkin dilakukan lantaran munculnya varian-varian baru yang lebih berbahaya dengan penularan yang sangat cepat, dampaknya yang fatal, dan menyerang kelompok usia muda.
"Bisa dikatakan saat ini Indonesia menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19 yang cukup berbahaya. Apalagi dengan munculnya varian-varian baru yang lebih berbahaya. Sebab, penularannya sangat cepat, dampaknya yang fatal, dan mulai menyerang kelompok usia muda," katanya.
Baca Juga: Anies Baswedan Larang Pemotongan Hewan Kurban Saat Idul Adha 2021 di Kawasan Zona Merah
Ia berharap pemerintah melakukan seluruh langkah konkret yang dimungkinkan untuk melindungi rakyat dari ancaman pandemi Covid-19.
“(Langkah) Itu perlu dilakukan karena saat ini dampak pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Grafik tertular dan angka kematian terus meningkat signifikan," kata Deddy Yevri Sitorus yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari DPR RI, Jumat, 2 Juli 2021.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu meminta pemerintah bertindak konkret dengan membatasi pergerakan dan isolasi daerah yang terjadi penularan harus dilakukan dengan ketat.
Selain itu, PPKM Darurat harus diikuti dengan pemeriksaan rapid test antigen secara cepat dengan biaya pemerintah dan bersifat mandatory di wilayah atau komunitas yang dianggap perlu.