PIKIRAN RAKYAT – Melihat kondisi politik di Tanah Air akhir-akhir ini, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa kelompok radikal menggunakan agama sebagai legitimasi keburukan demokrasi.
Ia menilai bahwa munculnya pandangan kelompok tekstualis-radikal yang anti demokrasi disebabkan gagalnya politisi dalam mewujudkan good governance, terutama yang menyangkut kesejahteraan rakyat.
Padahal, politisi di banyak negara maju mengandalkan kemampuan (meritokrasi) demokrasi yang berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam hal perlindungan kepercayaan dan agama.
“Oleh karena itu, maka berbagai persoalan, berbagai pihak yang menyoal demokrasi itu, kan mengaitkannya dengan kesejahteraan. (kata mereka) Ternyata dengan memilih demokrasi ini kita tidak semakin sejahtera,” katanya.
Baca Juga: Habis Jokowi End Game Terbitlah Jokowi Play The Game, Lia Lestari: Pondasi untuk Indonesia Emas 2045
Sebagai solusi, Abdul Mu’ti berharap para politisi kembali memahami tujuan demokrasi dengan menghidupkan nilai paling mendasar seperti kesetaraan manusia dan akomodasi atas setiap keragaman yang ada.
“Saya ingin menunjuk pada diskursus politiknya. Saya kira memang ada nilai demokrasi yang perlu kita hidupkan lagi paling tidak nilai emansipasi kemanusiaan dan ini menurut saya adalah nilai yang kita perlu hidupkan bersama,” katanya.
Ia menyebut bahwa meritokrasi adalah pilihan bersama dan pluralisme sebagai konsekuensi dari demokrasi.
“Kemudian meritokrasi adalah pilihan bersama dan pluralisme sebagai konsekuensi dari demokrasi ini nilai-nilainya perlu kita hidupkan lagi,” ucapnya.