kievskiy.org

PPKM 'Dicicil', Pengamat Hukum Internasional: Indahnya Jadi Eksekutif Indonesia

Petugas gabungan melaksanakan operasi yustisi PPKM Darurat di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 6 Juli 2021.
Petugas gabungan melaksanakan operasi yustisi PPKM Darurat di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 6 Juli 2021. /Antara Foto/Raisan Al Farisi

PIKIRAN RAKYAT - Pengamat Hukum Internasional, Hasmi Bakhtiar merespons kritikan yang dilayangkan oleh Sekretaris Departement Propaganda dan Anti Hoax DPP Partai Bulan Bintang Dusri Mulyadi tentang perpanjangan PPKM Level 4.

Dusri sebelumnya menduga perpanjangan PPKM yang 'dicicil' dikarenakan pemerintah belum mampu memenuhi UU Kekarantinaan yang mengharuskan pemenuhan ketersediaan sumber daya bagi masyarakat selama karantina diselenggarakan.

"Kan gua bilang..bakal diperpanjang terus tiap Minggu.. Kenapa tiap minggu? Karena kalau sekaligus sebulan, Rezim takut dituntut kasih makan rakyat sesuai UU Kekarantinaan," ujar advokat Peradi ini.

Baca Juga: Sang 'Presiden' Dukung TNI Turunkan Baliho Tak Etis, Sujiwo Tejo: Kasihkan ke PKL

"Dikasih, duit nggak ada.. nggak dikasih, takut dimakzulin rakyat. Simalakama," ucapnya.

Menaggapi cuitan Dusri, Hasmi berkelakar jika perpanjangan PPKM selama satu tahun pun tak akan ada yang protes lantaran eksekutif Indonesia memiliki kekuasaan tanpa batas.

"Mau diperpanjang setahun juga gak ada yang protes. Indahnya jadi eksekutif di Indo, kekuasaan tanpa batas," ujarnya pada akun Twitter @hasmibakhtiar, Senin malam, 9 Agustus 2021.

Pernyataan ini seolah mengisyaratkan pemerintah kebal akan jeritan masyarakat yang beberapa kali menolak adanya perpanjangan PPKM lantaran desakan ekonomi.

Baca Juga: Polemik Kasus Jiwasraya-Asabari, Pakar: Jangan Sembarangan Gunakan Pasal TPPU

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat