PIKIRAN RAKYAT - Di masa pembatasan kegiatan masyarakat saat ini, bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 kembali disalurkan pemerintah kepada warga terdampak.
Namun, dalam pendistribusian atau penyaluran Bansos ini kerap terjadi masalah bahkan muncul oknum tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan sendiri.
Bahkan baru-baru ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek bantuan sosial (bansos) yang bermasalah dengan mengunjungi Desa Sawaran Kulon, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu, 28 Agustus malam.
Namun, saat melakukan sidak ke lokasi penyaluran bantuan sosial yang bermasalah di kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu, 28 Agustus. Dalam sidak tersebut, Mensos sempat naik pitam dan geram setelah menemukan dugaan adanya upaya monopoli pengadaan beras dalam proses penyaluran bantuan sosial.
Baca Juga: KPK Akan Ganti Istilah Koruptor Jadi 'Penyintas Korupsi', Novel Baswedan: Terlalu Halus
Mensos Risma marah saat mendengar dugaan monopoli pengadaan bantuan beras yang dilakukan oleh salah satu distributor eks pegawai salah satu bank milik negara, ke sejumlah e-warung binaannya.
Untuk itu, Mensos langsung meminta pimpinan bank untuk memberikan peringatan terhadap mantan pegawainya itu. Sebab usaha pengadaan beras itu dilakukan dengan menggunakan jaringannya saat menjabat karyawan bank, termasuk jajaran pendamping program keluarga harapan (PKH).
Kemudian menindaklanjuti kasus tersebut, Mensos Risma menyerahkan temuan tersebut ke pihak kepolisian untuk mendalami dugaan pelanggaran pidananya.
Baca Juga: Sulit Temukan Milenial Cakap Digital, Pelaku Usaha: Kurang Ratusan Ribu per Tahun
Sebelumnya, Risma berdialog bersama masyarakat Desa Sawaran Kulon, usai mendapat laporan bahwa terdapat permasalahan terkait bantuan pemerintah melalui PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)