PIKIRAN RAKYAT – Wacana vaksin berbayar sempat menyeruak ke permukaan publik hingga memicu berbagai reaksi dari masyarakat.
Namun, pemerintah mengambil langkah untuk menunda wacana tersebut guna meredam situasi yang sempat memanas dengan menetapkan vaksin gratis.
Merespons hal tersebut, Change.org bersama Kawal Covid-19 dan Katadata melakukan survei yang hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju terhadap skema vaksin Covid-19 berbayar dengan alasan vaksin merupakan hak masyarakat di saat darurat.
"Sebanyak 70 persen responden menyatakan tidak setuju dengan vaksin berbayar, adapun yang setuju itu hanya 20 persen, sisanya tidak tahu," kata Kepala Katadata Insight Center Adek Media Roza.
Baca Juga: Biasanya Nomor 1 atau 2, Survei Kepercayaan Publik Saat Ini Tempatkan KPK di Posisi Mengkhawatirkan
Adek Media Roza mengatakan bahwa survei yang dilakukan secara online digelar pada periode 6 hingga 22 Agustus 2021 terhadap 8.299 responden di seluruh Indonesia dengan 76 persen berada di wilayah Pulau Jawa.
Sebanyak 73,9 persen responden yang menyatakan ketidaksetujuan berpandangan bahwa dalam keadaan darurat, vaksin menjadi hak bagi warga negara.
Sementara itu, sebanyak 67,9 persen responden menyatakan bahwa vaksin berbayar tidak adil pada orang yang tidak mampu. Selanjutnya, sebanyak 53,5 persen mengatakan bahwa vaksin berbayar dapat menjadi ladang korupsi, dan sebanyak 39,3 persen menolak karena jatah vaksin masih langka serta banyak yang belum mendapatkan.
Bagi responden yang setuju dengan skema vaksin berbayar, 71,3 persen menyatakan bahwa agar program vaksinasi dapat lebih cepat selesai. Sementara 52,4 persen memilih alasan agar yang mampu saja yang membayar dengan vaksin gratis diberikan kepada yang tidak mampu.