PIKIRAN RAKYAT - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkapkan jika China yang harus disalahkan atas membengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Sebelum proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diadakan, Jepang menjadi negara pertama yang melakukan studi terkait kelaikan dan kelayakannya.
Studi Jepang menyebutkan jika pemerintah Indonesia harus menyiapakan anggaran sebesar USD 6,2 miliar dengan catatan bahwa proyek kereta cepat tersebut tidak layak.
Setelah Jepang melakukan studi dan memperkirakan anggaran untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, China kemudian muncul.
Baca Juga: HNW Minta Kementerian PPPA Proaktif Tangani Kasus Dugaan Pemerkosaan 3 Anak di Luwu Timur
China menuturkan jika proyek tersebut cukup dan layak dengan anggaran USD 5,1 miliar yang membuatnya memenangi proyek dan mengalahkan Jepang.
Namun, setelah beberapa saat, China kemudian menaikan menjadi USD 6,02 miliar dan saat ini membengkak menjadi USD 8,6 miliar.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube MSD, ia menuturkan jika membengkaknya biaya tersebut merupakan tanggung jawab China.
"Jadi yang harus disalahkan adalah studinya China. Awalnya menyatakan USD 5,1 miliar menjadi USD 8,6 miliar," kata Said Didu.