PIKIRAN RAKYAT – Rawannya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Tanah Air belakangan ini, mengundang rasa prihatin dan menjadi sorotan publik. Tidak heran jika publik terus mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia bukan hanya mengenai kekerasan melainkan aspek-aspek pembangunan, pemerintahan, dan berbagai aspek dasar lainnya.
“Kalau kita bicara soal HAM itu bukan hanya soal kekerasan saja, soal penggusuran saja, melainkan banyak sekali aspek pemerintahan, aspek pembangunan, juga aspek manusia yang penting juga untuk dicarikan solusinya seperti apa,” katanya.
Menurutnya, salah satu aspek kemanusiaan adalah mengenai akses untuk para penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan atau di berbagai tempat umum.
Baca Juga: Terkejut Ustaz Farid Okbah Ditangkap, MUI Minta Densus 88 Beri Penjelasan
Selain itu, layanan kesehatan turut menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemerintah.
“Sampai hak untuk bahagia juga harus diperhatikan,” ucapnya.
Sebagai langkah nyata, Beka Ulung Hapsara menyebutkan bahwa Festival HAM yang digagas Forum on Indonesian Development (INFID) memiliki tujuan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.
Baca Juga: Utamakan Tenaga Kesehatan dan Lansia, Kemenkes Tunggu Kajian Lebih Lanjut Vaksinasi Dosis Ketiga
"Festival HAM memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam soal pemenuhan, penghormatan perlindungan, dan pemajuan HAM,” ucapnya.