PIKIRAN RAKYAT - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi soal rencana PA 212 yang akan menggelar reuni pada Desember 2021 mendatang. Ia menegaskan, terkait izin keramaian merupakan wewenang pihak Polda Metro Jaya.
"Polda juga nanti akan meminta izin dari Satgas Covid-19. Jadi masih ada tahapannya," ujarnya saat ditemui di Balai Kota belum lama ini.
Terkait rencana reuni ini, Pemprov Jakarta kata dia menghargai sikap PA 212. Namun, ia mengingatkan bahwa saat ini masih ada pandemi Covid-19 sehingga dirinya meminta agar pihak terkait mengikuti aturan yang berlaku.
Ariza mengingatkan jangan sampai, imbas pelaksanaan reuni 212 ini justru menimbulkan klaster baru Covid-19.
"Jangan sampai niat kita melakukan reuni 212 nanti malah terjadi klaster baru," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya memohon agar panitia untuk mempertimbangkan rencana reuni 212 yang akan digelar bulan depan.
"Mohon semua panitia mohon dipertimbangkan, kita masih di masa pandemi sekalipun sudah di level 1, mohon dipertimbangkan," ucapnya.
Reuni Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), direncanakan berlangsung awal Desember 2021 mendatang.
Meski kabar resmi dari kepolisian menyatakan, acara yang memilih Monas, Jakarta Pusat, sebagai lokasi itu, belum memperoleh izin.
Namun, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PA 212, Novel Bamukmin telah menyatakan, jika terlaksana, Reuni 212 akan dihadiri 7 juta orang.
Ia juga membantah kabar Reuni 212 adalah kegiatan yang diikuti organisasi yang sudah dilarang, antara lain Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Insya Allah jadi untuk reuni akbar 212 dan untuk tempat seperti biasanya di Monas,” ujarnya.
Ia yang juga terlibat sebagai panitia, menilai isu penolakan-penolakan yang ada, sengaja dilontarkan pihak-pihak yang tidak suka dengan reuni 212.
Atas dasar itu, Novel menyebut kelompok yang tak suka dengan reuni 212 adalah penista agama, yang dibungkus agama.
“Kelompok yang anti, terhadap reuni 212 itu jelas kelompok pendukung atau memang penista agama yang dibungkus agama, padahal aslinya hanya komunisme,” katanya menambahkan.***